CorongNews – Setahun sudah kepemimpinan Ratu Dewa dan Prima Salam memimpin Kota Palembang. Waktu yang tidak panjang, tetapi cukup untuk membaca arah, gaya, dan prioritas pemerintahan yang mereka bangun.
Di ruang publik, terutama media sosial, keduanya tampil aktif, responsif, dan komunikatif. Hampir setiap kegiatan terpublikasi: sidak, rapat koordinasi, kunjungan warga, hingga peluncuran program. Citra yang terbangun adalah “pemimpin yang bekerja”.
Namun pertanyaannya: apakah kerja itu sudah maksimal?
Apakah seluruh pekerjaan rumah kota ini benar-benar mulai terselesaikan, atau sebagian masih sebatas narasi yang tampil baik di layar gawai?
Secara data, ada capaian yang patut diapresiasi. Penurunan angka kemiskinan ke satu digit, penguatan layanan kesehatan melalui skema UHC, hingga upaya menekan angka stunting menjadi indikator adanya gerak maju. Reformasi birokrasi dengan sidak dan penekanan disiplin ASN juga memberi pesan bahwa tata kelola ingin dibenahi. Dalam satu tahun, fondasi awal memang tampak diletakkan.
Tetapi pembangunan tidak hanya soal angka. Ia tentang rasa dan pengalaman warga sehari-hari.
Masih terdengar keluhan klasik: pelayanan administrasi yang belum sepenuhnya cepat, persoalan banjir di titik-titik tertentu yang berulang, jalan rusak, hingga kebersihan lingkungan.
Pendidikan menjadi salah satu sektor yang pekerjaan rumahnya cukup besar. Ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah, serta kebutuhan peningkatan kompetensi guru masih menjadi catatan.
Di tengah semangat digitalisasi, belum semua sekolah menikmati akses dan fasilitas yang merata. Program bantuan pendidikan atau makanan bergizi, misalnya, kerap diluncurkan, tetapi banyak warga tidak tahu cara mengaksesnya.
Pemerintah kota perlu memastikan bahwa perbaikan ruang kelas, distribusi bantuan, dan peningkatan mutu benar-benar menyasar sekolah yang paling membutuhkan.
Pendidikan bukan sekadar soal angka partisipasi, melainkan tentang kualitas pembelajaran dan daya saing generasi muda Palembang ke depan.
Di bidang kesehatan, tantangan serupa muncul. Meskipun cakupan jaminan kesehatan terus diperluas, antrean di fasilitas kesehatan tertentu, keterbatasan tenaga medis di beberapa puskesmas, serta persoalan gizi keluarga yang memerlukan pendampingan berkelanjutan menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai.
Akses layanan memang penting, tetapi kualitas dan kecepatan pelayanan sama krusialnya. Pemerintah kota dituntut memastikan warga tidak hanya terdaftar dalam sistem, tetapi benar-benar merasakan layanan yang cepat, ramah, dan merata.
Di sektor ekonomi, khususnya UMKM, pemerintah kota memang kerap menyampaikan optimisme atas pertumbuhan ekonomi dan peran usaha kecil sebagai motor penggerak.
Namun di balik angka-angka tersebut, tantangan struktural masih nyata. Masih rendahnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kalangan pelaku UMKM membatasi akses permodalan, sertifikasi, dan peluang ekspansi.
Dukungan pemerintah pun belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar, seperti bantuan alat produksi, pendampingan manajemen usaha, dan penguatan pemasaran digital. Artinya, pekerjaan rumah di sektor ini bukan hanya menjaga pertumbuhan tetap stabil, tetapi memastikan pelaku UMKM benar-benar “naik kelas”, mandiri, dan mampu bersaing di tengah tuntutan ekonomi yang semakin modern dan kompetitif.
Lebih mendasar, perlu juga dipertanyakan, apakah program pengentasan kemiskinan dan pembangunan mikro benar-benar sudah meningkatkan kesejahteraan warga hingga ke tingkat kelurahan dan RT?
Warga Palembang akan melihat di lingkungan terdekat. klaim ini menjadi bahan literasi perbincangan antar warga.
Kesimpulannya, kehadiran pemimpin di media sosial memang menjadi keniscayaan zaman. Transparansi dan kedekatan digital bisa memperkuat kepercayaan publik. Namun pemerintahan tidak boleh terjebak dalam logika “terlihat bekerja” lebih penting daripada “bekerja secara berdampak”.
Dokumentasi kegiatan bukanlah tujuan, melainkan efek dari kerja substantif. Publik hari ini semakin cerdas; mereka mampu membedakan mana kerja nyata dan mana sekadar pencitraan.
Survei kepuasan yang tinggi tentu menggembirakan. Tetapi survei bukan akhir dari evaluasi.
Kepuasan harus diuji dengan indikator independen dan realitas lapangan. Kritik di media sosial, keluhan warga, bahkan komentar pedas sekalipun, seharusnya dibaca sebagai alarm dini, bukan ancaman.
Pemerintahan yang kuat bukan yang sepi kritik, melainkan yang mampu mengelola kritik menjadi bahan perbaikan.
Satu tahun adalah fase konsolidasi. Masih ada waktu untuk membuktikan apakah fondasi ini akan melahirkan lompatan besar atau hanya stabilitas biasa.
Pekerjaan rumah kota tidak ringan: pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, penataan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan, hingga pelayanan publik yang benar-benar efisien dan manusiawi.
Editorial ini bukan untuk menafikan capaian, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara apresiasi dan kontrol sosial.
Setahun kepemimpinan menunjukkan energi dan kesungguhan. Tahun-tahun berikutnya akan menguji konsistensi dan kedalaman dampak.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa sering kegiatan diunggah, melainkan seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan warga Palembang.* (Redaksi)
Editor : Noviani DP
