CorongNews – Publik baru saja dikejutkan oleh tuntutan hukum yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus pengadaan laptop Chromebook.
Kasus ini bukan sekadar perkara hukum biasa; ia menjadi potret bagaimana batas antara inovasi kebijakan dan jerat korupsi menjadi begitu kabur.
Paradoks Pendampingan Lembaga Negara
Salah satu poin paling mengusik dalam persidangan ini adalah pembelaan Nadiem mengenai proses pengadaan.
Sejak awal, dikatakan Nadiem proyek Chromebook ini bukanlah langkah “liar” yang dilakukan tanpa pengawasan.
Nadiem menegaskan bahwa Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan secara aktif untuk mendampingi proses tersebut agar sesuai regulasi.
Namun, ironi pahit justru terjadi: dua lembaga yang menjadi “pendamping” dan pemberi lampu hijau selama proses berlangsung, kini justru menjadi pihak yang menjebloskannya ke penjara.
Jika sejak awal ada potensi pelanggaran, di mana fungsi pencegahan dari para pengawas tersebut?
Logika ini menimbulkan kesan bahwa pendampingan negara hanyalah formalitas yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi pelaksana kebijakan.
Perang Angka: Harga Pasar vs Harga Produksi
Nadiem juga membongkar keanehan dalam penghitungan kerugian negara. Ia mengklaim telah berhasil mengamankan harga Chromebook di bawah harga pasar, sebuah pencapaian yang secara logika ekonomi justru menguntungkan keuangan negara.
Namun, jaksa menggunakan cara hitung yang sangat tidak lazim dalam iklim bisnis dan administrasi publik: menghitung selisih antara harga penjualan dengan harga produksi vendor.
Jika standar “kerugian negara” dihitung berdasarkan margin keuntungan perusahaan produksi, maka hampir semua pengadaan barang dan jasa pemerintah di negeri ini bisa dikriminalisasi.
Perbedaan metodologi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman bagi siapa pun yang berani melakukan pengadaan barang di pemerintahan.
Tuntutan yang Melampaui Akal Sehat
Fakta persidangan menunjukkan tidak adanya bukti aliran dana serupiah pun ke kantong pribadi Nadiem Makarim.
Namun, tuntutan yang dijatuhkan justru sangat fantastis. Hukuman penjara yang diminta jaksa terasa sangat tidak proporsional, melebihi vonis kasus-kasus pembunuhan berencana atau terorisme yang mengancam nyawa manusia.
Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Mendikbudristek ini dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, namun yang paling fenomenal adalah tuntutan uang pengganti dengan total mencapai Rp5,6 triliun.
Angka fantastis tersebut merupakan gabungan dari uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp809,5 miliar serta tambahan Rp4,87 triliun yang diklaim jaksa sebagai peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar.
Lantas apabila Nadiem tidak sanggup membayarkan uang pengganti, maka hukuman akan bertambah 9 tahun.
Jadi, jika ditotal dengan tuntutan pokoknya yang sebesar 18 tahun, Nadiem terancam mendekam di penjara selama 27 tahun apabila seluruh uang pengganti tersebut tidak terbayarkan.
Lebih tidak masuk akal lagi adalah jumlah uang pengganti yang dibebankan. Angka tersebut disebut Nadiem melampaui seluruh total harta kekayaan yang dimiliki Nadiem.
Ini bukan lagi sekadar penegakan hukum untuk memulihkan kerugian negara, melainkan tampak seperti upaya pemiskinan yang dipaksakan terhadap seseorang yang bukti keuntungan pribadinya pun nihil.
Tak Menyesal Pernah Menjabat di Pemerintahan: Jangan Takut Mengabdi!
Meski merasa dizalimi oleh sistem yang ia coba perbaiki, Nadiem Makarim menunjukkan sikap yang tak terduga. Ia menyatakan tidak menyesal pernah mengabdi untuk bangsa ini.
Di tengah “kiamat” karier dan reputasinya, ia justru menitipkan pesan kuat kepada generasi muda: jangan takut untuk berbuat yang terbaik bagi negeri.
Editorial ini tidak bermaksud mendahului putusan hakim. Namun, kasus Chromebook Nadiem Makarim ini harus menjadi pengingat bagi kita semua. Jika orang yang berinovasi, mengikuti prosedur pendampingan lembaga resmi, dan tidak mengambil uang negara tetap bisa dihancurkan dengan logika hukum yang dipaksakan, maka masa depan pengabdian di pemerintahan kita sedang berada dalam bahaya besar.
Keadilan seharusnya tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga harus tumpul terhadap kebenaran yang diputarbalikkan.*
