CorongNews – Pendidikan sering kali didengungkan sebagai “lift” untuk menaikkan derajat kesejahteraan sebuah keluarga. Namun, bagi ribuan buruh, lift tersebut seolah terkunci oleh gembok biaya yang kian hari kian tak masuk akal.
Aksi unjuk rasa Serikat Buruh Merah Total (SERBU METAL) di depan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini bukan sekadar seremoni turun ke jalan, melainkan sebuah alarm keras atas terjadinya “komersialisasi pendidikan” di tingkat menengah.
Realitas yang dipotret oleh Serbu Metal adalah cermin buram dunia pendidikan kita di jenjang SMA/SMK.
Di saat daya beli buruh tergerus inflasi dan biaya hidup di kota-kota besar seperti Palembang terus meroket, keluarga buruh justru dihadapkan pada daftar tagihan sekolah yang panjangnya menyerupai struk belanja. SPP, uang les, biaya seragam yang coraknya berganti-ganti setiap musim, hingga “uang perpisahan” yang seolah wajib, telah menjadi beban tambahan yang mencekik leher.
Ironisnya, sistem pendidikan kita seolah “tuli” terhadap perbedaan kelas ekonomi. Biaya-biaya tersebut dipukul rata. Tidak ada pembedaan antara anak pejabat, anak pengusaha, dengan anak buruh pabrik yang upahnya habis sebelum akhir bulan.
Lebih menyedihkan lagi, munculnya nada-nada intimidasi berupa larangan mengikuti ujian bagi mereka yang menunggak adalah bentuk kekerasan psikologis yang tidak boleh dibiarkan terjadi di institusi pendidikan.
Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, negara tidak boleh absen.
Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang terhenti langkahnya hanya karena orang tuanya tidak mampu melunasi biaya seragam.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi berlindung di balik keterbatasan anggaran. Dana BOS, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga berbagai bantuan revitalisasi SMK harus diaudit efektivitasnya. Apakah bantuan tersebut benar-benar menjadi “napas” bagi si miskin, atau justru habis dalam labirin birokrasi dan administrasi?
Sekolah, baik negeri maupun swasta, harus diingatkan kembali pada hakikatnya sebagai lembaga pencerdas bangsa, bukan badan usaha yang mengejar profit semata.
Jika pendidikan yang layak, murah, dan manusiawi hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal, maka kita sedang melanggengkan kemiskinan sistemik.
Membiarkan anak buruh terlempar dari bangku sekolah adalah cara tercepat menghancurkan masa depan bangsa.
Saatnya pemerintah hadir, bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung bagi mereka yang selama ini terpinggirkan di dalam kelasnya sendiri.
Pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Dan hak itu harus bisa dijangkau oleh semua, tanpa kecuali.*
