CorongNews – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan sekadar soal pengadaan alat transportasi. Ini soal arah kebijakan ekonomi. Soal keberpihakan. Soal konsistensi antara narasi dan implementasi.
Secara hitung-hitungan sederhana, 105.000 unit bukan angka kecil. Jika satu unit pikap berada di kisaran Rp250–300 juta, maka nilai proyek ini dapat menyentuh Rp26 triliun hingga lebih dari Rp30 triliun. Angka yang sangat besar.
Dana sebesar itu sejatinya bisa menjadi suntikan signifikan bagi industri otomotif nasional, menggerakkan pabrik, menghidupkan industri komponen, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat rantai pasok domestik.
Namun proyek ini justru diarahkan ke produsen India seperti Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar, mengapa industri dalam negeri tidak menjadi pilihan utama?
Padahal, kapasitas produksi otomotif Indonesia mencapai sekitar 2,5 juta unit per tahun, dengan realisasi produksi tahunan yang masih menyisakan ruang cukup besar.
Artinya, secara kemampuan produksi, tambahan kebutuhan 105.000 unit bukanlah sesuatu yang mustahil dipenuhi. Industri nasional memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan pengalaman memproduksi kendaraan niaga.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menggaungkan semangat cinta produk dalam negeri.
Bahkan kendaraan dinas pejabat diarahkan menggunakan Maung sebagai simbol kebanggaan atas karya anak bangsa. Pesan politiknya tegas, yakni dorong kemandirian, bangun kepercayaan diri nasional.
Lalu, mengapa dalam proyek bernilai puluhan triliun rupiah ini pilihan justru jatuh pada impor?
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota menyebut kualitas produk India dan harga yang kompetitif sebagai alasan utama.
Dalam logika bisnis murni, argumen tersebut dapat dipahami. Namun kebijakan publik tidak semata-mata tunduk pada logika harga. Ada dimensi strategis, ada kepentingan jangka panjang, ada efek berganda ekonomi yang perlu dihitung secara komprehensif.
Apakah keputusan ini menyiratkan keraguan terhadap kualitas produk dalam negeri?
Ataukah persoalannya terletak pada desain kebijakan industri yang belum sepenuhnya memberi ruang kompetitif bagi produsen nasional?
Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka.
Lebih dari itu, penggunaan APBN harus dijalankan dengan penuh kebijaksanaan.
Uang negara adalah uang rakyat. Ia dikumpulkan dari pajak, dari keringat para pekerja, dari aktivitas ekonomi masyarakat. Maka sudah sepatutnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat pula.
Membantu ekonomi rakyat tidak selalu harus melalui bantuan sosial atau pemberian langsung. Menggerakkan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor riil—itulah bentuk stimulus yang berkelanjutan.
Ketika pemerintah memilih belanja kepada industri nasional, efeknya merambat luas; pendapatan pekerja meningkat, konsumsi terdorong, usaha kecil bertumbuh, dan pada akhirnya kepercayaan rakyat terhadap keberpihakan negara ikut menguat.
Sebaliknya, jika proyek-proyek besar justru lebih banyak mengalir ke luar negeri, publik bisa saja mempertanyakan prioritas pemerintah.
Jangan sampai muncul persepsi bahwa hubungan bisnis dengan negara lain lebih diutamakan dibanding tanggung jawab kepada rakyat sendiri dan APBN yang dikumpulkan dari keringat rakyat terkesan lebih banyak dinikmati orang lain.
Kebijakan impor ini mungkin memiliki pertimbangan teknis dan finansial tertentu. Namun dalam konteks pembangunan nasional, keputusan belanja negara selalu membawa pesan politik dan ekonomi.
Apakah pesan itu menunjukkan keberpihakan pada industri dan tenaga kerja domestik? Ataukah justru memperlebar jarak antara retorika kemandirian dan realitas kebijakan?
Editorial ini bukan untuk menolak kerja sama internasional. Perdagangan dan kolaborasi global adalah keniscayaan.
Namun ketika dana publik dalam jumlah sangat besar diputuskan untuk dibelanjakan, maka transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional harus menjadi pijakan utama.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya 105.000 unit kendaraan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat, bahwa negara benar-benar berdiri di pihak mereka.* (Redaksi)
Editor : Noviani DP
