Palembang. Corongnews.com –
Plt Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Dharma Budhy ketika menjadi narasumber pada acara seminar daerah dan aksi daerah dalam rangka rangkaian Hari Jalan tahun 2022 bertempat di aula Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, turut memberikan komentarnya ketika diwawancarai wartawan, Senin (10/10/2022).
Dharma Budhy mengatakan, kegiatan seminar daerah ini dalam rangka peringatan Hari Jalan Nasional.
“Hadir dalam seminar ini Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, dari akademisi dan kami dari Pemprov Sumsel. Kami dalam seminar ini menyampaikan visi misi dari bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yakni HDMY,” ujarnya.
“Dalam misi ke-4 itu perbaikan infrastruktur jalan kualitas maupun kuantitas yang tujuannya untuk membuat akses lebih mudah dan pada akhirnya menurunkan tingkat kemiskinan di Sumsel,” tambah Dharma Budhy.
Lebih lanjut Dharma Budhy menerangkan, ada banyak capaian dari mulai HDMY dilantik pada tahun 2018 lalu.
“Selama kepemimpinan Bapak HDMY sampai saat ini sangat signifikan perbaikan jalan yakni dari 62 naik menjadi 73, 80 dan saat ini sudah mencapai 93,4%. Kemantapan jalan di Provinsi jadi secara keseluruhan tidak ada masalah hanya sebagian kecil yang rusak-rusak ringan,” katanya.
Dharma Budhy juga menjelaskan, bahwa permasalahan sekarang masyarakat banyak yang tidak tahu status jalan terbagi menjadi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten/kota.
“Untuk memperbaiki jalan di Sumsel, Bapak Gubernur telah memberikan bantuan Gubernur Sumsel. Di tempat lain tidak ada Bangub jadi cuma di Sumsel ini yang ada Bangub,” bebernya.
“Tadi sudah kami paparkan dari 2019, 2020 sampai 2021 Pemprov Sumsel telah menggelontorkan anggaran Rp 2,7 triliun untuk penanganan di bidang jalan. Itu baru jalan dan banyak bidang lain seperti PSDA, rumah sakit itu beda lagi anggarannya. Jadi perhatian Bapak Gubernur untuk jalan di 17 kabupaten kota ini sangat luar biasa,” tambah Dharma Budhy.
Jadi, lanjut Dharma Budhy, masyarakat tahu komitmen Bapak Gubernur Sumsel dan Wagub untuk melaksanakan misi dibidang infrastrkruktur jalan dengan anggaran tahun 2019-2021 sudah mencapai Rp 2,7 triliun, “itu sudah selesai dilaksanakan dan sudah terserap semua. Tinggal anggaran ditahun 2021,” ucapnya.
“Untuk mencapai mantap itu klasifikasi jalan persentase jadi dihitung berapa jalan rusak yakni rusak berat dan yang baik. Sehingga dibuat persentase jika sudah mencapai 90 persen itu sudah,” katanya.
Dharma Budhy menerangkan, untuk kewenangan Provinsi kondisi jalan tidak ada yang rusak berat. Hanya ada beberapa spot saja wajar saja kalau panjang 25 kilometer yang rusak 1 kilometer itu wajar saja. Dalam artian pemeliharaan rutin kita lakukan pemeliharaan berkalaan kita lakukan,” ucapnya.
Terkait adanya odol, dia menjelaskan, sebenarnya aturan itu sudah ada tonase maksimum untuk nasional jalan nasional jalan provinsi dan jalan kota tapi ini ada pelanggaran.
“Sudah ada Perda tentang Odol silahkan kabupaten kota melakukan penimbangan ada timbangan manual yang bisa portable. Tapi izinnya belum ada sampai hari ini belum turun izin dari kementerian Perhubungan,” tuturnya.
Dia menerangkan, nanti di gerbang masuk kota sama di gerbang Alang-Alang lebar itu ada station yang mengukur kapasitas satu truk itu lewat dari tonase misalnya 40 ton ternyata 50 ton. Maka harus dibuang 10 ton diturunkan di tempat penitipan nanti ada tempat penitipannya itu dihitung dicas per hari berapa kalau ini berlaku maka aman.
“Sekarang ini penindakan yang harus dilakukan. Kalau himbauan sudah sering, bahkan di jalan Nurdin Panji itu parkir semua truk truk besar karena mereka mau menunggu jam 06.00 sore baru jalan sedangkan kalau ada kecelakaan siapa yang mau bertanggung jawab, karena truk itu parkir di bahu jalan,” katanya.
“Jadi harus ada pressure dari Dishub dan Polantas. Kita berharap ada Forum lalu lintas yang terdiri dari Bina Marga, Dishub, Polantas. Tapi sekarang PUBM hanya infrastruktur saja kewenangan,” paparnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Ir. Novian Aswardani, ST MM, menambahkan, Masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk parkir contoh saat ada sedekah itu jangan bahu di jalan digunakan. Jangan digunakan untuk berdagang.
“Tolonglah kalau jalan itu fungsi untuk kita bersama dan keselamatan semuanya. Jadi kami minta dari media gencar sosialisasi ke masyarakat bahwa jalan itu untuk bersama untuk keselamatan bersama,” tandasnya. (afan)
