JAKARTA, CorongNews – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang gencar mengupayakan penerbitan surat utang di pasar domestik China (Panda Bond) dinilai penuh ketidakpastian. Manuver ini justru memicu kritik tajam karena dianggap terlalu dibesar-besarkan secara politis.
Negosiasi bilateral yang dilakukan Purbaya dengan menemui langsung jajaran Kementerian Keuangan hingga Bank Sentral China (People’s Bank of China) dinilai tidak memberikan jaminan konkret bagi perekonomian nasional.
“Dalam kasus ini, pemerintah menjajaki menerbitkan surat utang dalam mata uang Yuan dan langsung dipasarkan di China. Karena itu, Indonesia memerlukan izin khusus. Proses inilah yang sedang dimintakan restu kepada Menteri Keuangan maupun Bank Sentral China,” ungkap Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia mengingatkan, pernyataan Purbaya yang sesumbar menyebut otoritas Beijing bersedia mempercepat proses perizinan Panda Bond Indonesia, jangan sampai dipakai untuk membohongi publik seolah-olah ekonomi kita sedang perkasa di mata dunia.
“Tidak apa-apa ngutang, itu tidak masalah. Tapi, jangan sampai narasi ini dibawa ke mana-mana, seolah ekonomi kita dianggap kuat dan sangat dipercaya asing. Ya otomatis, orang memberi utang itu pasti karena percaya, kan? Tapi intinya, kita ini sedang cari utang, Purbaya!” sentil Awali.
Lebih lanjut, Awali menyoroti permainan semiotik atau pencitraan yang sengaja dipertontonkan Menkeu. Purbaya seolah ingin memamerkan bahwa pertemuannya di China turut dikerubuti investor lokal setempat demi membangun atmosfer optimisme yang semu.
“Utang itu jelas surat utang negara. Sebab, kalau utang dalam bentuk proyek sektor riil, baik BUMN maupun swasta, saat mencari investor China itu bukan domainnya Menteri Keuangan. Tugas Menkeu itu murni Surat Berharga Negara (SBN). Cuma kali ini denominasinya memakai Yuan dan pengen langsung dijual di sana,” bebernya.
Awali pun meminta publik jeli melihat batas kewenangan otoritas di Beijing yang ditemui oleh Purbaya.
“Jadi yang dihubungi tidak hanya Menkeu dan Bank Sentral China untuk urusan izin, tapi juga calon investornya. Perlu digarisbawahi, Menkeu China bahkan Bank Sentral China itu bukanlah pihak yang akan membeli surat utang kita. Mereka itu cuma yang punya otoritas izin, bukan pembeli” cecar Awali.
Oleh karena itu, ia meyakini hasil lawatan Purbaya ke Beijing sama sekali belum bisa dijadikan indikator nyata untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sedang masuk dalam tren positif.
“Ini baru sebatas penjajakan awal. Sementara kalau Global Bond yang sebelum-sebelumnya diterbitkan pemerintah dalam denominasi Dolar AS, itu pasar global biasa dan tidak memerlukan perizinan birokrasi seketat ini,” pungkas Awali. (*)
