Jakarta | CorongNews – Indonesia tidak diwajibkan membayar sejumlah uang atau donasi untuk menjadi anggota Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bagi Gaza, Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam dewan adhoc yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu hanya menuntut komitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan Gaza yang hancur akibat serangan Israel.
“Mengenai donasi, bahwa memang tidak ada kewajiban (Indonesia) untuk membayar sebagai anggota BoP,” ujar Nabyl saat konferensi pers di Kemenlu, Jakarta, Kamis (19/2/2026) dikutip Republika.
Namun, Nabyl menekankan bahwa Indonesia tetap memiliki komitmen untuk membantu rekonstruksi Gaza.
“Namun Indonesia memang memiliki komitmen untuk berkontribusi yang tujuannya adalah untuk membantu rekonstruksi di Gaza,” sambung dia.
Terkait besaran kontribusi Indonesia, Nabyl menjelaskan bahwa angka pastinya belum ditetapkan.
“Ini (besaran nilai donasi) nantinya akan dilakukan hal teknis yang akan dibahas untuk jumlah dan sebagainya,” katanya. Ia menambahkan bahwa nilai kontribusi akan disesuaikan dengan kemampuan Indonesia dan mengikuti mekanisme penganggaran nasional.
“Dan akan mengikuti ketentuan nasional,” tegasnya.
Beberapa laporan menyebut bahwa iuran atau donasi Indonesia sebagai anggota BoP mencapai 1 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 17 triliun, yang memicu kritik di dalam negeri. Namun pemerintah beberapa kali menekankan bahwa angka Rp 17 triliun tersebut bersifat tentatif dan berlaku selama tiga tahun.
Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menjelaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP bersifat sukarela. Pemerintah memandang keterlibatan ini sebagai cara untuk tetap mengambil peran dalam upaya perdamaian Palestina.
“Tidak ada (iuran Rp 17 triliun). Itu semua negara yang diundang, itu entitle untuk menjadi member (anggota) selama tiga tahun,” ujar Sugiono. Beberapa pengamat kebijakan internasional menilai bahwa angka 1 miliar dolar baru akan dibayarkan jika Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota tetap Dewan BoP.*
v)
