JAKARTA | CorongNews – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Dino Patti Djalal, memberikan lima poin masukan strategis terkait intensitas perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Kritik konstruktif ini pun langsung memicu tanggapan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Melalui sebuah unggahan video pada Sabtu (30/5/26), Dino secara terbuka mengimbau Presiden Prabowo untuk mulai mengerem agenda kunjungan ke mancanegara.
“Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” ujar Dino.
Di mata Dino, Prabowo tercatat sebagai kepala negara yang paling aktif bepergian ke luar negeri sejak resmi dilantik.
Ia mengingatkan bahwa mobilitas kepresidenan ke luar negeri memakan anggaran yang sangat fantastis, mulai dari akomodasi tim pendahulu (advance team), sewa pesawat, penginapan, logistik, konsumsi, urusan protokoler, hingga aspek pengamanan.
“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” katanya.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan,” tambah Dino.
Menurut estimasi Dino, satu kali lawatan dinas presiden ke luar negeri bisa menguras kas negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Atas dasar itulah, ia merumuskan lima saran konkret untuk Presiden Prabowo:
1. Maksimalkan Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Dino menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak dilakukan via telepon atau panggilan video (Zoom). Menurutnya, durasi dialog bilateral di lapangan biasanya hanya memakan waktu satu hingga dua jam saja.
“Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom atau telepon,” tutur Dino.
Ia berkaca pada Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang tercatat sudah 17 kali menelepon Presiden AS Donald Trump tanpa sekalipun menggelar pertemuan bilateral langsung, meskipun AS adalah mitra dagang terbesar Meksiko.
2. Optimalkan Forum Internasional (Formula 1 Plus 8)
Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan ajang multinasional untuk sekaligus menemui kepala negara lain yang hadir di lokasi yang sama.
Ia sempat menyayangkan adanya beberapa permintaan pertemuan bilateral dari pemimpin negara lain yang luput dari respons Istana.
“Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir,” kata Dino.
“Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang merupakan pemimpin Barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons, entah kenapa,” imbuhnya.
Kejadian serupa diklaim terjadi saat KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Dino pun menyodorkan formula “1 plus 8”, di mana dalam satu forum internasional, Presiden minimal bisa menjadwalkan pertemuan dengan delapan kepala negara lain.
3. Matangkan Perencanaan dan Terapkan Transparansi
Dino menilai beberapa kunjungan terkesan mendadak tanpa cetak biru agenda yang jelas. Ia meminta jadwal lawatan luar negeri dipetakan sejak jauh-hari dan diumumkan secara terbuka.
“Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu lah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri,” kritik Dino.
4. Lebih Banyak Menerima Tamu di Dalam Negeri
Untuk setahun ke depan, Dino menyarankan agar diplomasi dilakukan dengan cara menjamu para pemimpin dunia di Tanah Air, meniru strategi yang kerap diterapkan oleh Presiden China, Xi Jinping.
“Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri,” papar Dino.
5. Delegasikan Misi Taktis Kepada Menlu Sugiono
Dino berpendapat tugas diplomatik yang bersifat taktis sebaiknya diserahkan kepada Menlu Sugiono. Selain menghemat anggaran karena delegasi Menlu jauh lebih ramping (biasanya hanya didampingi 3 staf), hal ini juga membuat Menlu bisa lebih fokus.
“Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden, yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” pungkasnya.
Respons Seskab Teddy: Sebagian Biaya Pakai Kantong Pribadi
Suara kritis dari Dino Patti Djalal ini langsung mendapat tanggapan dari Seskab Teddy Indra Wijaya. Lewat video resmi yang dirilis akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/26), Teddy memberikan klarifikasi terkait pendanaan kunker tersebut.
“Kemudian berikutnya, karena saya dimention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal,” buka Teddy.
Setelah menyampaikan apresiasi atas masukan terperinci yang diberikan Dino, Teddy meluruskan bahwa jika terdapat kelebihan anggaran dalam rangkaian kunjungan luar negeri tersebut, maka biayanya ditutupi langsung dari kantong pribadi Presiden Prabowo, bukan dibebankan ke APBN. (*)
