JAKARTA | CorongNews – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang ulang strategi eksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih efisien, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Guna menekan pengeluaran, BGN mempertimbangkan opsi pemanfaatan fasilitas lokal yang telah tersedia, seperti dapur umum, sarana komunitas, hingga kantin sekolah, sehingga tidak perlu memaksakan pembangunan infrastruktur dapur baru dari nol.
Mengutip Investor.id Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa terobosan ini diambil sebagai langkah penghematan anggaran negara tanpa sedikit pun menurunkan mutu layanan ataupun memangkas jumlah penerima manfaat.
Ke depan, operasional MBG tidak melulu wajib menunggu berdirinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, sepanjang ada fasilitas daerah yang mumpuni untuk diberdayakan.
“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dan kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur, misalnya kantin sekolah,” kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Langkah efisiensi ini juga dibarengi dengan dibukanya ruang kemitraan bagi pihak eksternal demi memperluas jangkauan program MBG.
BGN siap bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta lewat alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR), yayasan, hingga lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang perbaikan gizi publik.
Kendati fokus pada penghematan, BGN memastikan aspek pengawasan dan standardisasi operasional tetap menjadi panglima utama agar kualitas hidangan tidak merosot.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penguatan manajemen program bakal bertumpu pada pengokohan sistem kendali internal, sinkronisasi data, validasi informasi, serta perancangan sistem yang lebih akuntabel dan terukur.
Tata kelola yang bersih menjadi modal dasar agar program nasional ini dapat dipertanggungjawabkan serta berdampak jangka panjang.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” jelas Agustina.
Bukan hanya soal operasional dapur, BGN juga menajamkan target sasaran dengan memperketat intervensi pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kelompok ini diprioritaskan karena menjadi kunci krusial dalam memutus mata rantai stunting sekaligus mendongkrak kualitas SDM sejak fase awal kehidupan.
Restrukturisasi strategi ini menjadi bukti komitmen BGN dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar tersalurkan secara optimal, berdaya guna, dan tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (*)
