CorongNews – Kematian seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur kembali membuka luka lama yang tak pernah benar-benar disembuhkan: ketimpangan akses pendidikan dan lemahnya perlindungan negara terhadap anak-anak dari keluarga miskin.
Tragedi ini bukan anomali. Ia adalah hasil dari akumulasi kebijakan yang lebih sibuk membangun narasi keberhasilan daripada memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Anak tersebut hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, dengan dukungan keluarga yang rapuh, dan tanpa sistem penyangga sosial yang memadai. Dalam situasi seperti itu, beban psikologis mudah menumpuk. Yang ironis, pemicunya bukan tuntutan berlebihan, melainkan kebutuhan paling dasar seorang siswa: buku dan pena.
Lalu belakangan muncul hasil penelusuran yang memperjelas tekanan yang dihadapi korban. Di sekolah dasar negeri tempat anak itu bersekolah, terdapat pungutan biaya pendidikan sebesar Rp1.220.000 per tahun.
Keluarga korban diketaui telah membayar Rp500.000, sementara sisa pembayaran sebesar Rp720.000 masih harus dilunasi secara bertahap. Meski disebut sebagai cicilan, dalam praktiknya siswa di SD tersebut, termasuk korban setiap hari diingatkan dan ditagih untuk menyampaikan kewajiban pembayaran kepada orang tuanya. Digarisbawahi bahwa iuran tersebut tidak bersifat sukarela.
Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi mapan, angka itu mungkin tidak berarti. Namun bagi rumah tangga miskin, tekanan yang datang berulang—terlebih ketika dibebankan kepada seorang anak—dapat berubah menjadi beban psikologis yang menghimpit.
Fakta ini seharusnya memalukan.
Sebab pada saat yang sama, negara gencar mempromosikan berbagai program pemenuhan gizi di sekolah dengan anggaran yang sangat besar, bahkan memangkas anggaran lain.
Pertanyaannya kemudian muncul secara jujur dan mendasar: apakah negara kini lebih memandang makan itu lebih penting daripada memastikan pendidikan benar-benar gratis dan bebas dari beban biaya?
Tentu pemenuhan gizi anak adalah hal penting. Namun gizi tanpa akses pendidikan yang layak hanyalah solusi parsial.
Anak-anak tidak hanya membutuhkan perut yang kenyang, tetapi juga lingkungan belajar yang aman, bebas pungutan, dan tidak menimbulkan rasa takut, tekanan, atau malu karena keterbatasan ekonomi keluarganya.
Ironisnya, ketika program makan gratis digembar-gemborkan sebagai wujud keberpihakan negara, di ruang kelas masih terjadi praktik penagihan biaya, bahkan di jenjang sekolah dasar negeri.
Ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan: negara hadir dalam bentuk program besar yang simbolik, tetapi absen dalam memastikan hak paling elementer pendidikan terpenuhi sepenuhnya.
Jika sebuah sistem mampu mengelola anggaran triliunan rupiah untuk menyediakan satu porsi menu yang diklaim bergizi setiap hari, tetapi gagal memastikan tidak ada satu pun anak yang terbebani biaya sekolah dan alat tulis, maka persoalannya bukan pada niat, melainkan pada arah dan prioritas kebijakan.
Bantuan sosial dan pendidikan kerap berhenti pada data administratif. Nama tercatat, laporan tersusun, indikator terpenuhi. Namun realitas anak-anak di daerah tertinggal menunjukkan jurang yang menganga antara angka dan kehidupan nyata. Negara tampak sibuk di ruang rapat, tetapi tak sepenuhnya hadir di ruang kelas.
Lebih jauh, pendekatan kebijakan yang terlalu menekankan program besar berisiko menutupi persoalan mendasar. Pendidikan direduksi menjadi proyek, bukan hak. Anak-anak diperlakukan sebagai statistik sasaran, bukan individu dengan kondisi psikologis yang rentan dan kebutuhan yang sangat konkret.
Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa dicapai melalui simbol dan seremoni. Ia menuntut keberanian untuk melihat kegagalan, mengakui kekosongan, dan memperbaiki arah.
Selama biaya sekolah, buku tulis, dan pena masih menjadi sumber tekanan bagi anak-anak, setiap klaim keberhasilan pendidikan patut dipertanyakan.
Tragedi di NTT ini seharusnya menjadi pengingat yang tidak nyaman: bahwa satu nyawa anak yang hilang adalah harga mahal dari kebijakan yang gagal menyentuh akar persoalan. Dan bahwa negara tidak cukup hadir hanya dengan anggaran, jika kehadiran itu tak pernah benar-benar sampai ke bangku sekolah dan batin seorang anak.*(Redaksi)
V)
