Palembang,corongnews.com –
Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel kembali melakukan aksi demo. Aksi demo JAKOR kali ini dilakukan di dua tempat berbeda yakni di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Sumsel, pada Jumat (24/02/23).
Fadrianto TH selaku koordinator aksi saat dimintai keterangannya mengatakan bahwa, pertama, aksi JAKOR ini berdasarkan informasi yang didapat terkait adanya dugaan indikasi KKN di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumsel pada kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Peninggalan – Lilin – Betung, yang dikerjakan oleh PT. Bangka Cakra Karya dengan anggaran Rp.123.625.988.000,-. Kedua adanya dugaan KKN di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi terkait pekerjaan yang dikerjakan dalam wilayah hukum Provinsi Sumsel (Locus Delicti), kata Fadrianto.
“Aksi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumsel ini, kami menyuarakan aspirasi kami atas dugaan indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme pada kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan Peninggalan – Lilin – Betung, yang dikerjakan oleh PT. Bangka Cakra Karya dengan anggaran Rp.123.625.988.000,-, melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumsel, dimana diduga terdapat titik jalan yang mengalami kerusakan. Sehingga patut diduga kegiatan tersebut terindikasi KKN yang dapat merugikan keuangan Negara,” ujarnya.
Sedangkan untuk aksi di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sumsel itu disuarakan juga terkait dugaan KKN terhadap beberapa pekerjaan yang telah ditetapkan oleh POKJA sebagai pemenang kontrak pekerjaan dengan nilai puluhan Milyar Rupiah, kata Fadrianto.
JAKOR meminta kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memeriksa pengerjaan jalan tersebut serta meminta Kepala Balai agar melakukan evaluasi atau bila perlu pecat PPK dan PPTKnya, tuturnya.
“Tentunya kita mendukung semua kerja dan kinerja Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan JAKOR juga siap mendukung setiap kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di Sumatera Selatan, tutup Fadrianto.
Aksi JAKOR ini diterima oleh Perwakilan Balai V Palembang, Junaidi selaku Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, yang mana saat dimintai keteranganya oleh wartawan menjelaskan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh massa aksi tadi akan segera disampaikan kembali kepada pimpinan.
“Kami selalu menampung aspirasi dan ini akan ditindak lanjuti untuk disampaikan kepada pimpinan dan kami berterima kasih kepada JAKOR yang sudah menyampaikan aspirasinya,” ujar Junaidi.
Untuk aksi di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Sumsel, Kementrian PUPR yang berada di Jalan Demang Lebar Daun ini, JAKOR mendukung Balai untuk melakukan proses tender yang sehat dan transparan serta meminta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Sumsel agar mengklarifikasi dan menjelaskan terkait dugaan yang ditemukan oleh JAKOR. Kemudian JAKOR juga meminta Kepala Balai supaya tidak lagi melibatkan POKJA terkait kegiatan tersebut, kata Fadrianto.
Perlu diketahui bahwa aksi JAKOR ini diterima oleh pihak Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Sumsel dan dilakukanlah audiensi antara kedua pihak. (afan)
