Palembang, corongnews.com –
Focus Group Discussion (FGD) terkait Penanganan Konflik Agraria di Sumatera Selatan yang dilakukan pada Selasa (30-11-21) di Ballroom Hotel Novotel Palembang, kali ini merupakan bagian dari salah satu upaya untuk menemukan solusi tentang permasalahan yang sudah ada dan mencegah permasalahan dalam konflik-konflik agraria.
FGD ini dihadiri oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, Ketua DPRD, Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H dan Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi, serta Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Toni Hermanto. Hadir pula Kasi Bidang Inteljen Kejati, Adi Muliawan, S.H., M.H, Danrem 044/GAPO diwakili Kasi Intel Letkol INF Budi Imam Santoso, S.E., M.M., dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, Drs. Pelopor, M.Eng.Sc.
Dari kesimpulan yang didapat dalam FGD itu antara lain adalah disetujuinya pembentukan Satuan Tugas atau Satgas penanganan konflik agraria dan menyusun rencana kerja dari Satgas tersebut.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru saat memberikan sesi tanya jawab dengan awak media.
Herman Deru mengatakan bahwa akan dibentuknya satgas untuk mencegah terjadinya konflik agraria di Provinsi Sumsel, dan berharap persoalan tanah dapat diselesaikan dengan cara mediasi.
Gubernur menghimbau, seluruh pihak harus memiliki sinergisitas untuk menjadi fasilisator dalam pencegahan konflik dan mendiskusikan permasalahan dengan cara komprehensif terkait konflik agraria tersebut.
“Pertama saya apresiasi bapak Kapolda Sumsel yang konsisten dalam menerapkan zero konflik dan saya juga meminta semua persoalan agar didiskusikan secara komprehensif serta semua pihak yang terkait harus menjadi fasilisator. Saya merasa bersyukur FGD ini digelar, karena telah mengundang seluruh kepala daerah Se-Sumsel, dan tentu ini merupakan upaya kita mencegah konflik agraria sejak dini serta menyelesaikan permasalahan sebelumnya,” ujar Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru.
Selain itu, Gubernur Sumsel, H. Herman Deru juga mengatakan, bahwasannya Pemprov Sumsel sebagai salah satu dari lembaga alternatif dalam penyelesaian sangketa dan akan terus membantu untuk mewujudkan zero konflik agraria di Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel membuka pintu untuk persoalan-persolan yang terjadi di Kota, Kabupaten bahkan sampai di tingkat desa, demi mewujudkan zero konflik agraria di Sumsel, pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumsel Drs. Pelopor, M.Eng.Sc, saat ditanya terkait penanganan Program Aset Reform dan Akses Reform mengatakan bahwa BPN berupaya untuk memberdayakan masyarakat lewat pemanfaatan Aset tanah agar bisa berproduktif dan juga akan terus berupaya menangani kasus-kasus terkait Aset Reform serta menangani permasalahan agraria agar bisa menciptakan zero konflik di Sumsel.
“kita akan berupaya dalam program pemanfaatan aset dan akses reform bagi masyarakat. Dan untuk menangani berbagai konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Selatan seperti adanya mafia tanah, dan persoalan-persoalan lainnya terkait konflik agraria, saya minta BPN Kota dan Kabupaten agar terus melaporkan kepada BPN Provinsi supaya kita bisa berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengetahui permasalahan dan cara mengatasinya“, ujar Drs. Pelopor, M.Eng.Sc. (afan)
