Jakarta, CorongNews – Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia mendesak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Kesehatan (Menkes), bahkan mempertimbangkan pencopotan, menyusul pernyataan yang menyinggung kepemilikan kartu kredit dengan limit Rp20 juta sebagai indikator ketidaklayakan seseorang menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan (PBI).
Pernyataan tersebut dinilai berpotensi mengaburkan persoalan mendasar terkait tata kelola data jaminan sosial.
Ketua Umum REKAN Indonesia, Agung Nugroho, menilai contoh yang disampaikan Menteri Kesehatan terlalu menyederhanakan persoalan dan justru berisiko melempar tanggung jawab kepada masyarakat atas masalah yang bersumber dari sistem pendataan pemerintah.
“Ini bukan soal kartu kredit. Ini soal data negara yang tidak beres. Jangan kegagalan sistem ditutup dengan narasi seolah-olah rakyat yang bermasalah,” kata Agung dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Menurut Agung, status kepesertaan PBI tidak ditentukan secara sepihak oleh warga, melainkan melalui proses administratif resmi yang melibatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tahapan verifikasi, serta rekomendasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika terjadi ketidaktepatan sasaran, hal tersebut mencerminkan lemahnya akurasi dan pembaruan data pemerintah.
“Negara yang menetapkan status PBI. Jika terjadi kekeliruan, itu berarti negara gagal memastikan data yang akurat dan mutakhir. Tanggung jawabnya ada pada pemerintah,” ujarnya.
Agung menambahkan bahwa persoalan integrasi data sosial sebenarnya telah lama menjadi sorotan. Ia menyebut pembaruan data yang berjalan lambat, lemahnya sinkronisasi antar-lembaga, serta tidak tercatatnya perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara berkala sebagai masalah struktural yang belum tertangani dengan baik.
“Masalahnya struktural. Data kemiskinan belum sepenuhnya dinamis. Integrasi dengan data perpajakan, perbankan, dan kependudukan belum solid. Namun yang disampaikan ke publik justru ilustrasi yang menyudutkan warga,” kata Agung.
Ia juga mengingatkan bahwa kepemilikan kartu kredit, termasuk besaran limitnya, tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang. Tanpa verifikasi menyeluruh dan integrasi data lintas sektor, penggunaan indikator tersebut berpotensi menghasilkan kesimpulan yang keliru.
Atas dasar itu, REKAN Indonesia menilai evaluasi terhadap Menteri Kesehatan menjadi langkah yang wajar jika pemerintah tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan PBI.
“Jika seorang menteri tidak mampu membedakan persoalan sistemik dengan persoalan individu, serta memilih membangun framing yang menyalahkan rakyat, maka pencopotan patut dipertimbangkan. Jabatan publik harus dijalankan untuk melindungi keadilan sosial,” ujar Agung. *
V)
