Palembang | CorongNews – Gelombang unjuk rasa mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kota Palembang, Jumat (01/05/2026). Massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Merah Total (Serbu Metal) memadati halaman Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi serta menuntut perbaikan kesejahteraan bagi para pekerja di berbagai sektor.
Aksi yang berlangsung tertib ini membawa sembilan poin tuntutan utama yang dinilai menjadi persoalan mendasar buruh saat ini:
HAPUS OUTSOURCING, TOLAK UPAH MURAH: Tuntutan ini bertujuan mengakhiri sistem alih daya pada pekerjaan inti yang dianggap menciptakan ketidakpastian kerja serta menuntut upah yang sesuai dengan inflasi dan kebutuhan hidup layak.
PENGESAHAN UU KETENAGAKERJAAN BARU: Mendesak pemerintah dan DPR segera membuat UU Ketenagakerjaan yang baru sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, menggantikan regulasi yang dianggap belum maksimal melindungi pekerja.
KENAIKAN UPAH MINIMUM 2026: Serikat pekerja menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. UMP Sumsel 2026: Rp 3.942.963. Kenaikan: 7,10% dibandingkan UMP 2025 yang senilai Rp 3.681.571. UMK Kota Palembang 2026: Rp 4.192.837. Sektoral (Contoh): Sektor pertambangan, energi, dan konstruksi tercatat di atas Rp 4 juta. Fakta di lapangan banyak perusahaan tidak mematuhi aturan.
REFORMASI PAJAK BURUH DAN SERABUTAN: Menuntut penghapusan pajak pada THR (Tunjangan Hari Raya), bonus tahunan, JHT (Jaminan Hari Tua), dan pensiun.
PERLINDUNGAN KERJA UNTUK BURUH DAN SERABUTAN: Termasuk tuntutan Satgas PHK, ratifikasi konvensi ILO terkait perlindungan pekerja, dan pengakuan hak berorganisasi serta mogok kerja.
TUNTUTAN SEKTORAL (OJOL): Penurunan potongan tarif aplikasi untuk pengemudi ojek online (ojol) menjadi maksimal 10 persen.
PERMUDAH AKSES JARING PENGAMAN KESEHATAN & PENDIDIKAN UNTUK RAKYAT: Beban buruh dan rakyat yang tertekan adalah mahal dan transaksionalnya jenjang pendidikan sekolah dan beban pelayanan kesehatan.
TURUNKAN HARGA SEMBAKO: Katanya swasembada beras, katanya sumber daya alam melimpah, katanya korupsi diberantas dikejar sampai antartika, katanya kekuasaan untuk rakyat.
MENOLAK ANGKA DESIL KLASIFIKASI PENDAPATAN RAKYAT: Upaya pemerintah menurunkan kemiskinan adalah menurunkan kategori pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk berkurang, kebutuhan hidup hanya cukup untuk bertahan hari ini.
Aksi tersebut disambut baik oleh Anggota DPRD Provinsi Sumsel. Sebanyak 10 orang perwakilan massa kemudian diajak berdialog bersama Komisi V DPRD Sumsel untuk memaparkan persoalan mereka secara mendalam.
Ditemui CorongNews usai audiensi, Ketua Serikat Buruh Merah Total, Miftahul Firdaus (Avir), menyampaikan bahwa pihaknya diterima dengan terbuka dan dialog berlangsung secara konstruktif serta komunikatif.
“Kami mewakili teman-teman berjumlah 10 orang telah berdialog dengan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Ketua Komisi V bapak Alwis Gani, Wakil Ketua Komisi V Bapak David, dan Bapak Panggar Besi (bapak Oji) dari Dapil Pagar Alam. Kami telah menyampaikan persosalan perburuhan di Sumatera Selatan yang dialami oleh anggota-anggota kami (Serbu Metal), seperti yang bekerja sebagai kurir, di perusahaan-perusahaan konstruksi, outsourcing, dan lain sebagainya,” ujar Avir.
Kepada media ini, Avir lebih luas memaparkan isi dialog bersama Komisi V. Beberapa persoalan yang disampaikan mencakup masalah pengupahan di salah satu perusahaan jasa kurir yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Serbu Metal juga menyampaikan persoalan di salah satu perusahaan konstruksi juga pengupahan outsourcingnya, lemburnya juga bermasalah. Kemudian untuk teman-teman ojol menyampaikan menginginkan penghapusan paket hemat karena sangat tidak manusiawi,” tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Avir menyebut bahwa Komisi V DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan oleh Serbu Metal.
“Dprd melalui Komisi V akan menindaklanjuti dan meminta data lengkap terkait persoalan yang kami sampaikan,” tutupnya.*
