Palembang | CorongNews – Serikat Buruh Merah Total (SERBU METAL) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan guna menyuarakan keresahan keluarga buruh terkait tingginya biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK, Selasa (12/05/26).
Kehadiran mereka menuntut pemerintah hadir dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Dalam orasinya, Serbu Metal menyoroti kondisi ekonomi buruh yang kian terhimpit oleh melemahnya daya beli dan tingginya biaya hidup. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka membiayai sekolah anak-anak di jenjang pendidikan menengah.
Dalam aksinya, Serbu Metal melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan kondisi kaum buruh saat ini; rantai di leher menunjukkan kondisi kaum buruh yang tercekik kompleksitas hidup, aksi tabur bunga menggambarkan dunia pendidikan yang tengah berkabung atas meningkatnya biaya pendidikan, dan topeng sebagai simbol bahwa kaum buruh hari ini terpaksa menampakkan muka bertopeng demi bertahan hidup atas negara yang membiarkan pendidikan berjalan sendiri, khususnya sekolah swasta.
Sekretaris Serbu Metal, Krisna Dwi Adiputra, menegaskan bahwa perjuangan kaum buruh saat ini tidak lagi hanya terbatas pada isu upah atau ketenagakerjaan, melainkan mencakup komponen hidup layak lainnya, terutama pendidikan.
“Situasi bangsa yang cukup kompleks mempengaruhi pola hidup massa rakyat buruh pekerja. Daya beli massa rakyat buruh yang tertekan, biaya hidup yang semakin tinggi, lapangan kerja yang kompetitif serta kesenjangan kebutuhan hidup buruh pekerja di kota dan daerah yang berbeda,” ujar Krisna saat diwawancarai CorongNews, Selasa (12/05/26).
Kecam Intimidasi terhadap Siswa Menengah
Serbu Metal mengungkapkan keprihatinan mendalam atas fenomena berbagai pungutan sekolah yang dikemas dalam berbagai nama, mulai dari SPP, uang les, biaya seragam yang berganti-ganti, hingga uang perpisahan.
Ironisnya, biaya-biaya tersebut sering kali dipukul rata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi wali murid.
“SPP, pembayaran les, seragam yang lain corak berganti-ganti tiap ajaran, buku yang diharuskan, uang pembangunan, uang perpisahan, dan sebagainya. Parahnya lagi ada nada sanksi atau intimidasi, misal tidak bisa ikut ujian bagi yang belum lunas,” ungkap Krisna.
Menurutnya, tekanan ini menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi siswa dalam belajar dan bergaul.
Oleh karena itu, Serbu Metal mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk segera menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang segala bentuk intimidasi terhadap siswa yang memiliki tunggakan biaya sekolah.
Desak Implementasi Amanat Konstitusi
Dalam aksi tersebut, Serbu Metal membawa tiga tuntutan utama bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:
Kepedulian Aktif: Disdik Sumsel harus aktif memberikan perhatian nyata kepada siswa tidak mampu di SMA/SMK, baik status negeri maupun swasta.
Larangan Intimidasi: Menerbitkan regulasi atau himbauan tegas agar sekolah tidak menekan wali murid atau siswa yang belum mampu melunasi pembayaran.
Dukungan Sekolah Inklusif: Pemerintah harus mendukung penuh sekolah-sekolah yang berani mengambil kebijakan meringankan beban siswa dari keluarga buruh.
Serbu Metal mengingatkan agar negara tidak lalai dalam menjalankan amanah UUD 1945 Pasal 31 dan 34, serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai bantuan seperti Dana BOS, PIP, hingga bantuan revitalisasi SMK harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin demi terciptanya keadilan sosial.
“Negara jangan lalai terhadap dunia pendidikan formal. Dinas Pendidikan harus hadir mengawal anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang berkeadilan dan sama,” pungkasnya.*
