PALEMBANG | CorongNews – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rangkaian acara untuk menyemarakkan peringatan Bulan Bung Karno 2026 serta bimtek DPRD fraksi PDI Perjuangan.
Kegiatan yang berpusat di halaman Kantor DPD PDI Perjuangan Prov. Sumsel ini berlangsung selama empat hari, mulai dari tanggal 18 hingga 21 Juni 2026.
Agenda ini dihadiri langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, H.Devi Suhartoni, beserta jajaran pengurus, para kader partai, simpatisan, hingga masyarakat luas.
Mengusung misi utama sebagai wadah perjuangan rakyat, kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat secara langsung.
Salah satu momen krusial dalam acara ini adalah bergulirnya mata acara panggung mimbar bebas, di mana berbagai elemen masyarakat menyampaikan keluh kesah mereka.
Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA), misalnya, memanfaatkan panggung suara ini untuk menyuarakan konflik lahan yang kerap merugikan warga lokal.
Merespon tuntutan tersebut, DPD PDI Perjuangan Sumsel langsung memberikan jawaban tegas. Pihaknya menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel akan mengawal ketat persoalan ini dan telah mencabut 4 Hak Guna Usaha (HGU) milik empat perusahaan di Sumsel yang terlibat konflik.
“Fraksi PDI Perjuangan Sumsel berkomitmen mengawal aspirasi ini secara tegas, termasuk mendesak pencabutan HGU empat perusahaan di Sumsel yang bermasalah dengan lahan warga.”
Tak hanya persoalan agraria, isu kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Bung Ami, seorang perwakilan dari Relawan Kesehatan Indonesia Sumsel, maju ke mimbar untuk membeberkan realita pahit di lapangan.
Ia menyuarakan betapa sulitnya warga mendapatkan pelayanan medis, bahkan hingga adanya kasus penolakan pasien di beberapa rumah sakit.
Keluhan dari relawan kesehatan ini langsung direspon konkret oleh struktural partai. Sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil, Fraksi PDI Perjuangan Sumsel menyatakan sikap menolak keras segala bentuk pemangkasan anggaran untuk sektor kesehatan di Sumsel.
Langkah ini diambil guna memastikan hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak tetap terpenuhi tanpa hambatan birokrasi atau keterbatasan fasilitas. (*)
