Palembang | CorongNews – Universitas Sriwijaya (Unsri) menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang bagi pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di dalam lingkungan akademis. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung agenda pemenuhan gizi di tingkat nasional.
Rektor Unsri, Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa pihak universitas menyambut baik potensi keterlibatan ini, dengan catatan pelaksanaannya harus diselaraskan dengan kapabilitas serta sumber daya yang ada di kampus.
“Saya tidak alergi untuk mengelola MBG atau tidak. Kalau misalnya punya kemampuan, kenapa tidak,” tutur Taufik dikutip Tribunnews di Unsri Palembang, Senin (25/5/26).
Potensi Akademis dan Kesiapan Infrastruktur
Taufik menilai Unsri memiliki modal akademis yang sangat relevan untuk menyukseskan program MBG.
Salah satu aset utamanya adalah keberadaan program studi Ahli Gizi di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).
Kompetensi di bidang ini dinilai sangat sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional, khususnya dalam pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur MBG.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada ketetapan resmi mengenai pembangunan dapur MBG di area kampus Unsri.
Taufik menjelaskan bahwa segala kemungkinan masih dikaji sembari melihat urgensi dan tingkat kesiapan internal institusi.
“Semuanya mungkin saja, jadi dilihat dari kesesuaian. Kemudian juga pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi,” urainya lebih lanjut.
Keterkaitan Keilmuan sebagai Syarat Utama
Lebih lanjut, Rektor Unsri menggarisbawahi bahwa partisipasi sektor pendidikan tinggi dalam skema MBG idealnya berbasis pada rumpun keilmuan yang relevan.
Ia mencontohkan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai salah satu rujukan kampus yang memiliki lini disiplin ilmu yang sangat mendukung program pangan dan gizi seperti ini.
“Memiliki fakultas atau program studi misalnya kesehatan lingkungan, gizi. Itu menurut saya wajar-wajar saja memiliki itu (MBG masuk kampus). Karena memang sangat sesuai kemudian memang ada program gizi,” komentar Taufik mengenai standardisasi keterlibatan kampus.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa kontribusi dalam penyediaan dapur MBG tidak harus dipaksakan ke seluruh perguruan tinggi atau semua jurusan. Hal paling krusial adalah pemetaan potensi spesifik dari tiap-tiap lembaga.
“Kita akan pertimbangkan, kalau misalnya nanti dirasakan perlu MBG di kampus untuk membantu. Pada prinsipnya kita berusaha untuk memberikan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
