Palembang, corongnews com –
Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel atau JAKOR turut menyoroti terkait isu adanya rotasi jabatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir disaat akhir masa jabatan Bupati pada 31 Desember 2023 mendatang.
Ketua JAKOR Sumsel, Fadrianto kepada wartawan menuturkan bahwa dirinya turut memberikan komentar dan menyoroti adanya isu perombakan atau rotasi jabatan besar-besaran yang akan dilakukan oleh Bupati OKI diakhiri masa jabatannya karena Fadrianto menilai bahwa rotasi jabatan di lingkungan Pemkab OKI adalah hal yang biasa dan memang kewenangannya Bupati. Namun jika rotasi ini dilakukan diakhir masa jabatan dan apalagi secara besar-besaran tentunya tidak menutup kemungkinan rentan dengan kepentingan politik, Jumat (22/12/23).
“Saat di masa Pemilu sekarang ini tentunya rotasi pegawai juga harus dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan pemetaan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada unsur dan kepentingan politik. Dalam penataannya juga tentu harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati termasuk dengan capaian kinerja mereka. Jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai itu sendiri,” kata Fadrianto.
Menurut Fadrianto, jika memang rencana rotasi jabatan yang akan dilakukan oleh Bupati OKI ini tetap dilakukan, maka dikhawatirkan program-program prioritas yang sudah ada dan menjadi atensi di Kabupaten OKI tidak akan selesai dan hanya akan membuat kemunduran program dilingkungan Pemkab.
“Kita menduga dan tidak menutup kemungkinan adanya indikasi KKN dalam rotasi jabatan ini, tentunya opini yang timbul dikalangan pegawai Pemkab OKI dan dikalangan masyarakat adalah adanya indikasi paksaan dan dugaan indikasi kepentingan politik dibalik sikap yang diambil Bupati OKI diakhir masa jabatannya tersebut, ” jelas Fadrianto.
Sebagai pengamat politik dan kebijakan pemerintah serta penggiat anti korupsi di Sumsel, Fadrianto juga mengingatkan kepada Bupati OKI agar jangan bertindak gegabah dalam melakukan kebijakan diakhir masa jabatan.
“Karena ini sudah memasuki tahun politik sedikit saja salah dalam bersikap tentunya akan banyak gesekan yang terjadi dibawah. Dan sebagai kepala daerah seharusnya Bupati OKI lebih bijak dalam mengambil Keputusan, jangan mengedepankan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Selain itu Fadrianto berharap untuk menyejukkan iklim politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir, isu rotasi jabatan di Pemkab OKI saat akhir masa jabatan Bupati tersebut tidak benar-benar terjadi. (afan)
