Muara Enim | CorongNews – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terhadap seorang anggota DPRD Muaraenim dan anaknya pada Rabu (18/2/2026) langsung memicu perhatian luas masyarakat. Penindakan ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari proyek pemerintah daerah.
Berikut tujuh poin utama dari peristiwa tersebut:
Pihak yang Diamankan
Tim penyidik Kejati Sumsel mengamankan anggota DPRD Muaraenim berinisial KT bersama anak kandungnya, RA.
Nilai Uang yang Diduga Diterima
Keduanya disinyalir menerima dana sekitar Rp1,6 miliar dari pihak pengusaha atau kontraktor yang terlibat dalam proyek daerah.
Proyek yang Menjadi Sorotan
Dana tersebut diduga berkaitan dengan proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim. Proyek yang berada di bawah pengelolaan Dinas PUPR setempat itu memiliki nilai kontrak kurang lebih Rp7 miliar.
Dugaan Pembelian Mobil Mewah
Dalam penyelidikan awal, uang senilai Rp1,6 miliar tersebut diduga dipakai untuk membeli mobil mewah jenis Toyota Alphard berwarna putih dengan nomor polisi B-2451-KYR.
Penggeledahan di Sejumlah Lokasi
Selain penangkapan, penyidik juga menggeledah tiga lokasi berbeda, yakni dua unit rumah milik KT di Desa Muara Lawai dan satu rumah saksi di Kelurahan Pasar II, Muaraenim. Sejumlah barang bukti seperti dokumen dan telepon genggam turut diamankan.
Pemeriksaan Saksi
Sebanyak 10 saksi telah dimintai keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Proses Hukum Masih Berjalan
Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Kejati Sumsel membuka peluang untuk pengembangan perkara, termasuk kemungkinan peningkatan status hukum para pihak yang terlibat serta pemeriksaan pejabat daerah lainnya apabila ditemukan indikasi keterkaitan.
OTT terhadap anggota DPRD Muaraenim dan anaknya ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan gratifikasi proyek pemerintah, pembelian kendaraan mewah dari hasil proyek, serta potensi meluasnya pengusutan perkara. Masyarakat kini menantikan langkah hukum selanjutnya dan keterangan resmi lebih lanjut dari Kejati Sumsel.*
v)
