Jakarta | CorongNews – Andrie Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, menyampaikan pesan kuat dari balik jeruji atau ruang pemulihannyam elalui surat tertulis tertanggal 3 dan 5 April 2026.
Surat tersebut dibacakan oleh jajaran tokoh yang tergabung dalam Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus di Kantor KontraS, Jakarta, Selasa (7/4/26).
Dalam pesannya, Andrie menegaskan bahwa penyiraman air keras yang dilakukan oleh oknum Detasemen Markas BAIS TNI bukan sekadar penganiayaan biasa, melainkan sebuah upaya pembunuhan berencana. Menurutnya, aksi tersebut dirancang untuk menyebarkan atmosfer ketakutan bagi warga sipil yang vokal melawan penindasan dan militerisme.
“Oleh karena itu, saya meminta kawan-kawan untuk mendorong Tim Gabungan Pencari Fakta independen yang melibatkan banyak unsur,” tulis Andrie dalam surat tersebut.
Ia menekankan bahwa TGPF sangat krusial agar pengusutan kasus ini tidak berhenti di tingkat eksekutor saja.
“Harapannya hasil TGPF independen mampu menelusuri aktor tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, namun juga termasuk aktor intelektual untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban hukum melalui peradilan umum,” sambungnya.
Penolakan Terhadap Peradilan Militer
Andrie secara tegas menyatakan mosi tidak percaya jika kasus ini diselesaikan melalui peradilan militer. Baginya, sistem tersebut seringkali menjadi celah impunitas bagi oknum prajurit yang melanggar HAM.
Di saat yang sama, ia mengingatkan bahwa perjuangan melawan revisi UU TNI terus berjalan melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai revisi UU 3/2025 merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan TAP MPR Tahun 2000.
“Perluasan peranan militer dalam kehidupan sipil hanya akan melahirkan kekerasan dan menciptakan rasa ketakutan di warga sipil,” tulis Andrie mengingatkan risiko remiliterisasi.
Dukungan Tokoh Bangsa
Sejumlah tokoh lintas sektor, mulai dari Busyro Muqoddas, Karlina Supeli, hingga Lukman Hakim Saifuddin, hadir memberikan dukungan moral. Mereka memandang Andrie sebagai simbol generasi digital yang tumbuh di alam demokrasi namun justru menjadi korban kekerasan aparat.
Para tokoh ini menilai serangan terhadap Andrie adalah alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. “Serangan kepada Andrie adalah serangan untuk kita semua. Serangan ini menunjukkan indikasi sistemik dari budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik,” tegas mereka dalam pernyataan bersama.
Simpang Siur Penanganan Kasus
Insiden penyiraman ini terjadi tiga pekan lalu pasca Andrie mengisi siniar di kantor YLBHI yang membahas isu krusial mengenai militerisme. Meski TNI telah menahan empat anggota BAIS (inisial NDP, SL, BHW, dan ES), Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menemukan fakta lain.
TAUD menduga serangan ini adalah sebuah operasi intelijen terstruktur yang melibatkan minimal 16 orang, jauh lebih banyak dari yang diakui secara resmi. Publik kini menyoroti langkah kepolisian yang secara mendadak melimpahkan kasus ini ke Puspom TNI, sebuah langkah yang dianggap menjauhkan kasus ini dari transparansi peradilan umum.*
