Palembang, corongnews.com –
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kota Palembang menggelar aksi demo dihalaman kantor DPRD Kota Palembang. Aksi damai tersebut dilakukan untuk menuntut Pemerintah Kota Palembang khususnya kepada Walikota Palembang untuk lebih pekah terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan apakah sudah mepresentasikan kepentingan publik atau tidak.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh perwakilan mahasiswa bernama Agung Rohman, yang mengatakan bahwa aksi demo ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa atas apa yang sudah terjadi di Palembang khususnya dalam hal kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang.
“kita menuntut Pemerintah Kota Palembang khususnya kepada Walikota untuk peka terhadap kebijakan yang dikeluarkan apakah sudah mepresentasikan kepentingan publik atau tidak, karena akan berbahaya jika kebijakan itu tidak mepresentasikan kepentingan publik“, ujar Agung.
Agung pun menambahkan “Walikota setelah dua periode kepemimpinannya seakan-akan kurang perhatian terhadap masyarakatnya. Kita tahu bahwa diawal pemerintahannya sangat bagus, tetapi diujung pemerintahannya saat ini kurang peka terhadap masyarakat, dan akibatnya kita khawatirkan akan dibawa kemana Palembang ini nanti dan lebih parahnya lagi beberapa waktu yang lalu Walikota melantik pejabat eselon yang mana tidak sesuai dengan poksinya“.
Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin saat dimintai keterangan terkait demo mengatakan bahwa ini merupakan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Kota Palembang yang mana akan kita tampung dan akomodir.
“terkait tuntutan seperti masalah banjir, Walikota melantik pejabat eselon seperti yang diaspirasikan oleh mahasiswa tadi akan kita telaah dahulu benar atau tidak. Pelantikan tersebut merupakan hak Walikota dan kita hanya bisa menyarankan, mudah-mudahan yang dilantik beliau akan profesional dan dapat memajukan Kota Palembang dalam hal pelayanan serta kita lihat kinerjanya karena selama ini kinerjanya sudah baik tapi belum terlihat karena kita sedang pandemi”, ujar Ketua DPRD.
Selain itu, Sutami Ismail, S. Ag, selalu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang dari Fraksi PKB saat dimintai keterangannya terkait demo tersebut turut mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa itu jelas merupakan bentuk peringatan bagi Pemerintah Kota Palembang yang semestinya lebih memperhatikan kepentingan publik.
“demo mahasiswa beberapa waktu yang lalu terkait banjir dan pelantikan pejabat adalah semacam peringatan, artinya masyarakat di kelas mahasiswa itu ada keresahan terhadap pejabat yang dilantik dengan alasan tidak berkompeten dibidangnya terus ada anggapan Primordial dalam pemerintaan Kota Palembang dan ini yang sangat kita sayangkan apabila nantinya pelayanan publik akan terganggu dan atas Fraksi kita akan mengawasi full hal ini”, ujar Sutami Ismail, S. Ag.
Sutami Ismail, S. Ag, menambahkan bahwa dengan tidak tepatnya penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Palembang akan berpengaruh terhadap roda pemerintahan. Kita berharap kedepannya bahwa pejabat yang dilantik Walikota tersebut bisa bekerja maksimal dan kinerjanya akan kita awasi apakah benar-benar berkompeten dibidangnya atau hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja misalnya.harapannya jangan nanti ada anggapan di pemerintahan Kota Palembang ada semacam Primordial atau Oligarki dalam menempatkan pejabat di pemerintah kota ini dan harus dijauhi karena akan menurunkan pelayanan publik. (Afan)
