CorongNews – Hamas menegaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Jalur Gaza hanya bisa dilakukan apabila Israel menghentikan sepenuhnya apa yang mereka sebut sebagai “agresi”. Selain itu, Hamas juga mensyaratkan pencabutan blokade atas Gaza sebagai prasyarat dimulainya proses politik.
Dalam pernyataan resminya pada Kamis, yang dikutip AFP, Hamas menyatakan bahwa setiap proses politik atau kesepakatan terkait Gaza dan masa depan rakyat Palestina harus diawali dengan penghentian total agresi, diakhirinya blokade, serta adanya jaminan atas hak-hak nasional rakyat Palestina, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Pernyataan tersebut muncul setelah Board of Peace (BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan perdananya di Washington. Dalam forum itu, sejumlah negara menyatakan komitmen untuk mendukung rekonstruksi Gaza, lebih dari empat bulan setelah tercapainya gencatan senjata yang masih rapuh antara Hamas dan Israel.
Di sisi lain, pemerintah Israel menegaskan bahwa proses pembangunan kembali Gaza tidak dapat berjalan sebelum Hamas melucuti senjata.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melalui Menteri Luar Negeri Gideon Saar, menyatakan bahwa rekonstruksi harus dibarengi dengan demiliterisasi wilayah tersebut. Israel, kata mereka, sejalan dengan Amerika Serikat bahwa tidak akan ada pembangunan kembali sebelum Gaza didemiliterisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Trump menyampaikan bahwa sejumlah negara, khususnya dari kawasan Teluk, telah menjanjikan lebih dari 7 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza. Selain dukungan dana, rencana tersebut juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Trump menyebut lima negara telah menyatakan kesediaan mengirim personel militer, di antaranya Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Kepala unit AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, mengatakan Indonesia akan berperan sebagai wakil komandan dalam pasukan tersebut.
Rencana besar Amerika Serikat untuk Gaza ini sebelumnya telah memperoleh dukungan dari Dewan Keamanan PBB pada November lalu, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi perbedaan pandangan yang tajam di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.*
Editor : Noviani DP
