Jakarta | CorongNews – Kementerian Keuangan ternyata pernah memberikan lampu merah terhadap usulan pengadaan komputer serta sepeda motor operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Menkeu Purbaya memberikan penjelasan terkait isu pengadaan kendaraan ini kepada media pada Selasa (7/4/26).
Ia mengungkapkan bahwa penolakan serupa sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.
“Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau nggak salah, tapi ditolak,” ucapnya dikutip Kompas.
Purbaya menegaskan bahwa fokus utama dari program MBG seharusnya terletak pada kualitas serta ketersediaan makanan, bukan pada fasilitas pendukung yang dianggap berlebihan.
Ia menjelaskan bahwa meski dirinya belum mengecek detail usulan tahun ini secara mendalam, ia meyakini bahwa konsistensi kebijakan atau perlakuan anggarannya akan tetap sama seperti tahun lalu.
Terkait prioritas anggaran, Purbaya menekankan bahwa dana harus dipusatkan untuk urusan makanan karena pihak penyedia atau pebisnis dinilai sudah memperoleh keuntungan yang memadai, sehingga pengadaan barang seperti motor tidak menjadi urgensi utama meski tidak dilarang secara mutlak.
Sebagai langkah lanjut, ia berjanji akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan apakah pengadaan yang tengah ramai dibicarakan tersebut sudah sesuai dengan pos anggaran yang disetujui atau belum.
Penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi mengenai video viral di media sosial yang menunjukkan deretan sepeda motor berlogo BGN.
Menurutnya, kendaraan tersebut memang direncanakan untuk mendukung mobilitas Kepala SPPG di lapangan. Dadan mengonfirmasi bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari rencana anggaran tahun 2025.
Hingga saat ini, kendaraan-kendaraan tersebut masih terparkir dan belum dibagikan kepada petugas karena sebelum digunakan, seluruh unit harus didaftarkan terlebih dahulu sebagai Barang Milik Negara (BMN).
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelas Dadan di Jakarta (7/4/26).*
