Palembang, corongnews.com –
Puluhan orang dari Penggiat Demokrasi Macan Tutul mendatangi kantor Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta adanya unsur dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas Pendidikan serta di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kamis (25/01/24).
Massa aksi dari Penggiat Demokrasi Macan Tutul ini dikoordinir oleh Nopri, MT, Sangkut Ilham, Heni. LS dan Mukri, Andi Cempako, Anjas serta Anes, Reza, Jery, Nawawi dan Ivan.
Dalam aksi ini juga tampak terlihat ada beberapa massa Macan Tutul membuka baju dan melakukan orasi serta membentangkan spanduk yang berisi tuntutan pecat dan periksa harta kekayaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bapenda Kota Palembang.
Nopri, MT selaku Koordinator Aksi yang juga sebagai Ketua dari organisasi Macan Tutul dalam orasinya menuturkan bahwa sebagai masyarakat Kota Palembang patut mempertanyakan adanya dugaan indikasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta adanya unsur dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas Pendidikan serta di Bapenda. Hal ini sebagaimana sesuai dengan sosial kontrol bagi Pemerintah supaya penataan Birokrasi yang ideal dengan mengedepankan Publik Servis aspiratif, transparan dan akuntable, jelasnya.
“Untuk itulah kami mendatangi kantor Walikota Palembang menyampaikan aspirasi agar supaya Pj. Walikota segera memecat dan memeriksa harta kekayaan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bapenda Palembang. Karena diduga Kepala Dinas Pendidikan terindikasi memerintahkan anak buahnya berinisial I dan E meminta uang kenaikan pangkat para guru sebesar 2,5 juta perorang,” ujar Nopri.
Tolong segera disampaikan langsung kepada Bapak Pj. Walikota Palembang apa yang sudah kami sampaikan dan juga tolong dibuka ke publik. Secepatnya kami harus tahu hasil dari aspirasi ini, tambah Nopri.
Salah satu perwakilan massa aksi, Sangkut yang juga turut menyampaikan pendapatnya mengatakan bahwa pihaknya mendesak dan meminta Pj. Walikota Palembang untuk mengganti Kepala Bapenda karena menurut Kepala Bapenda sendiri sudah berapa kali hendak meminta diganti tetapi sampai sekarang belum juga diganti.
Selain itu, Heni. LS yang juga koordinator aksi dalam orasinya mengatakan jika dirinya meminta kepada Pj. Walikota Palembang untuk menjelaskan dan memberikan Hard copy terkait tata kelola pendidikan sekolah di Dinas Pendidikan Palembang dan di Bapenda.
“Negara ini sudah bobrok mulai dari pendidikan karena patut diduga terindikasi Korupsi. Tolong di cek di sekolah, aku pinta Pj. Walikota tolong berikan laporan hasil dari pendidikan di seluruh sekolah yang ada di Kota Palembang dan juga di Bapenda,” pintanya.
Alan, selaku Kepala Bagian Tata Pemerintah Kota Palembang saat menyambangi massa aksi turut menyampaikan pendapatnya bahwa semua yang sudah disampaikan akan selalu menjadi masukan-masukan bagi Pemerintah Kota Palembang sebagai bentuk kontrol sosial. Tapi tentunya dalam prosesnya harus mengikuti peraturan perundang-undangan.
“Kita akan menindaklanjutinya dengan selektif karena bukti-bukti juga harus kita lihat Kita harus dikonfirmasi dulu dan yang pasti ini akan kita tindak lanjuti karena kita juga sudah punya program Pak Walikota yakni rumah aspirasi. Aspirasi menjadikan salah satu informasi masukan dari masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat,” jelas Alan. (afan)
