Jakarta | CorongNews – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana utama pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan berencana mengimpor 105 ribu kendaraan komersial dari India pada tahun ini.
Langkah tersebut memicu perdebatan di tengah kapasitas besar industri otomotif nasional dalam memproduksi kendaraan niaga.
Rencana impor itu telah dikonfirmasi oleh dua pabrikan asal India, yakni Mahindra dan Tata Motors, yang memenangkan proyek pengadaan.
Dalam pernyataan resminya, kedua merek mengungkapkan model dan jumlah unit yang akan dikirim ke Indonesia.
Mahindra menyatakan akan memasok 35 ribu unit Scorpio Pick Up pada 2026 kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
Jumlah tersebut disebut sebagai pesanan ekspor tunggal terbesar dalam sejarah perusahaan, bahkan melampaui total ekspor kendaraan Mahindra secara global pada tahun fiskal sebelumnya.
Scorpio Pick Up dipilih karena dinilai tangguh, memiliki daya angkut memadai, serta efisien dalam biaya operasional, sehingga dianggap sesuai untuk menjangkau wilayah pedesaan dengan medan berat.
Kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung distribusi hasil pertanian dari petani ke pasar dalam proyek Koperasi Merah Putih.
CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd., Nalinikanth Gollagunta, menyatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut.
Menurutnya, kehadiran Scorpio Pick Up akan memperkuat sistem logistik desa dan membantu meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian.
Ia juga menilai volume kerja sama ini akan memperkuat kinerja operasi internasional Mahindra secara signifikan.
Sementara itu, Tata Motors melalui anak usahanya di Indonesia menandatangani kontrak pengiriman 70 ribu kendaraan niaga, yang terdiri dari 35 ribu unit Tata Yodha (pick-up) dan 35 ribu unit Tata Ultra T.7 (truk).
Direktur PT Tata Motors Distribusi Indonesia, Asif Shamim, menyebut pesanan tersebut mencerminkan meningkatnya penerimaan kendaraan niaga India di pasar internasional.
Menurut Asif, Tata Yodha dan Ultra T.7 dirancang untuk memberikan performa berkelanjutan dengan tingkat kesiapan operasional tinggi dan efisiensi biaya.
Ia menambahkan, kendaraan tersebut diharapkan mampu mendukung konektivitas logistik pertanian di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dan regional.
Di sisi lain, rencana impor dalam jumlah besar ini menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pick-up hingga sekitar 1 juta unit per tahun.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan kendaraan pick-up melalui produksi dalam negeri dapat memberikan dampak ekonomi signifikan.
Ia mencontohkan, jika pengadaan 70 ribu unit pick-up 4×2 dipenuhi produk lokal, potensi dampak ekonomi (backward linkage) yang dihasilkan bisa mencapai sekitar Rp27 triliun.
Agus menjelaskan, produksi kendaraan niaga dalam negeri turut menggerakkan berbagai subsektor industri seperti ban, kaca, baterai, logam, kulit, plastik, kabel, dan elektronik.
Menurutnya, jika seluruh kebutuhan dipenuhi lewat impor, maka nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak dinikmati industri luar negeri.
“Namun apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi industri dalam negeri, manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan industri nasional akan dirasakan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/2/26) melansir Merdeka.
Dengan kapasitas produksi yang mencapai sekitar 1 juta unit per tahun, pemerintah berharap industri kendaraan niaga nasional mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat global.
Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga ini pun menjadi sorotan, karena di satu sisi ditujukan untuk mempercepat pembangunan sistem logistik desa, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi potensi industri otomotif nasional.*
Editor : Noviani DP
