Jakarta | CorongNews – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kini tengah menyoroti ketimpangan tajam antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja.
Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah program studi (prodi) kependidikan, yang dinilai menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran terdidik (educated unemployment).
Dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube BKKBN, Senin (27/4/26), Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukonco memaparkan data yang cukup mengejutkan.
Ia mengungkapkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 490.000 lulusan keguruan, padahal formasi pekerjaan yang tersedia hanya berkisar di angka 20.000 slot.
Rencana Evaluasi dan Penertiban Prodi
Melihat kondisi yang tidak seimbang ini, Badri menggulirkan wacana tegas untuk menata ulang hingga menutup prodi-prodi yang mengalami kelebihan pasokan lulusan atau sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri.
Fokus utama evaluasi ini mencakup kelompok ilmu sosial yang saat ini mendominasi statistik pendidikan tinggi hingga 60%.
“Ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi. Prodi akan kita pilih, pilah, atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” tegas Badri.
Pemerintah menyadari bahwa langkah restrukturisasi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, Kemendiktisaintek mengharapkan dukungan dan “kerelaan” dari para pimpinan perguruan tinggi, khususnya yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK), untuk bersama-sama menyinkronkan arah pendidikan nasional.
Kritik terhadap Strategi Kampus dan Ancaman di Masa Depan
Badri juga mengkritik fenomena perguruan tinggi yang cenderung menggunakan market driven strategy, yakni hanya membuka jurusan berdasarkan tren atau minat calon mahasiswa tanpa mempertimbangkan daya serap pasar kerja.
Ia memberikan peringatan bahwa jika pola ini terus dibiarkan, bidang lain seperti kedokteran pun terancam mengalami nasib serupa.
Indonesia diperkirakan akan mengalami kelebihan tenaga dokter (berdasarkan standar minimal Bank Dunia), yang diperparah dengan masalah distribusi tenaga medis yang tidak merata antar daerah.
Sebagai penutup, Badri menekankan bahwa penataan ulang prodi adalah kunci utama dalam mengelola bonus demografi Indonesia.
Tanpa adanya sinkronisasi antara kurikulum pendidikan tinggi dengan target pertumbuhan ekonomi masa depan, harapan untuk menjadi negara maju akan sulit tercapai karena ketidaksesuaian kompetensi lulusan (mismatch).*
