CorongNews – Langkah serius diambil Pemerintah Indonesia dalam memodernisasi kekuatan militernya. Melalui konfirmasi resmi Kementerian Pertahanan RI kepada Reuters pada Senin (9/3/2026), Indonesia dipastikan telah menjalin kesepakatan dengan India untuk memboyong sistem rudal supersonik BrahMos.
Fokus pada Modernisasi Alutsista
Juru bicara Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa akuisisi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan taring militer Indonesia, khususnya di wilayah perairan.
“Kesepakatan ini merupakan bagian dari modernisasi peralatan militer dan kemampuan pertahanan, khususnya di sektor maritim,” ujar Rico.
Meskipun nilai kontrak secara resmi belum dipublikasikan, data dari Reuters memberikan gambaran estimasi.
Pada 2023 lalu, pihak BrahMos Aerospace sempat membocorkan bahwa negosiasi dengan Jakarta mencakup nilai proyek antara 200 juta dollar AS hingga 350 juta dollar AS (berkisar Rp 3,3 triliun sampai Rp 5,9 triliun).
Keunggulan Teknologi: Kecepatan dan Presisi
BrahMos bukan sekadar rudal biasa. Dikembangkan oleh perusahaan patungan antara India (DRDO) dan Rusia (NPO Mashinostroyenia), nama senjata ini diambil dari gabungan dua sungai besar: Brahmaputra dan Moskva.
Berikut adalah spesifikasi teknis yang membuat BrahMos ditakuti:
Kecepatan Ekstrem: Mampu melesat hingga Mach 2,8 sampai Mach 3, atau hampir tiga kali kecepatan suara.
Jangkauan: Versi ekspor menjangkau hingga 290 km, sementara varian terbaru sanggup menyentuh angka 400 km.
Deteksi Rendah: Dirancang untuk terbang pada ketinggian rendah guna mengecoh sistem radar lawan.
Multifungsi: Dapat diluncurkan dari kapal perang, kapal selam, pesawat tempur, hingga kendaraan darat.
Menjaga Kedaulatan Jalur Pelayaran Dunia
Keputusan Indonesia memilih BrahMos dianggap sangat tepat mengingat posisi geografis negara yang mengapit jalur navigasi internasional seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Lombok, hingga Makassar.
Hadirnya sistem anti-kapal berbasis darat ini akan memberikan efek gentar (deterrence) yang lebih kuat bagi siapa pun yang mencoba mengganggu kedaulatan perairan Indonesia. Dengan langkah ini, Indonesia menyusul Filipina yang telah lebih dulu mengoperasikan sistem serupa sejak 2024.*
