Jakarta, CorongNews – Kesempatan untuk diterima di sekolah kedinasan dan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) kini semakin besar karena hadirnya dua sekolah baru.
Dua kementerian sedang mempersiapkan pendirian sekolah kedinasan yang lulusannya diarahkan menjadi CPNS.
Tahun lalu, pendaftaran terbuka untuk 29 sekolah dari tujuh kementerian dan dilakukan secara bersamaan melalui portal seleksi sekolah kedinasan yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Beberapa tahun terakhir, pendaftaran biasanya berlangsung antara Mei hingga Juni. Popularitas sekolah kedinasan sangat tinggi, nyaris setara dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, karena lulusannya langsung diangkat menjadi CPNS.
Selain itu, pendidikan di sekolah kedinasan bebas biaya kuliah, dilengkapi fasilitas asrama dan sarana belajar lengkap bagi mahasiswa atau taruna. Dengan hadirnya dua sekolah baru, peluang masuk sekolah kedinasan akan lebih luas.
Dua Sekolah Kedinasan Baru 2026
Kedua sekolah ini merupakan pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada 2024, Kemenkumham menggabungkan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) untuk efisiensi dan integrasi pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.
Namun, Presiden Prabowo memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian: Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Saat ini, Poltekpin berada di bawah Kementerian Hukum, sementara program studi terkait keimigrasian lebih tepat dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baru-baru ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh persetujuan dari Kemdiktisaintek untuk mendirikan sekolah kedinasan baru.
1. Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin)
Poltekpin tengah disiapkan agar bisa memulai operasional tahun ini. Persiapan mencakup penerimaan mahasiswa baru, penataan kelembagaan, pengalihan SDM, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjelaskan bahwa proses persiapan dimulai setelah diterbitkannya izin empat program studi Hukum Terapan oleh Kemdiktisaintek.
Saat ini, permohonan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Poltekpin masih menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), yang diperkirakan keluar pada Maret.
“Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru dijadwalkan akhir Maret,” ujar Suwardani, dikutip dari laman resmi Kementerian Hukum pada Jumat, (13/02/26). Poltekpin membuka empat formasi dengan total kuota 200 calon mahasiswa.
2. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas)
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa pembentukan Poltek Imipas segera direalisasikan. Langkah ini penting untuk menyiapkan SDM profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan
. “Kami menerima kabar baik dari Kepala BPSDM tentang izin pembukaan program studi di Poltek Imipas dari Kemdiktisaintek,” ujar Asep saat Hari Bakti Imigrasi ke-76, dikutip dari tayangan Facebook Kemenimipas.
Ia menambahkan, dengan diterbitkannya surat keputusan dan Peraturan Menteri tentang organisasi dan tata kerja politeknik, pengelolaan Poltek Imipas dapat segera dimulai.
Kepala BPSDM Kemenimipas, Aman Riyadi, menekankan pentingnya penyesuaian status Poltekip akibat perubahan struktur kementerian.
“Perubahan struktur membuat status Poltekip perlu disesuaikan agar tetap sesuai regulasi dan kebutuhan instansi,” jelasnya, dikutip dari laman Ditjenpas, Sabtu, (14/02/26).
Aman menambahkan, taruna Poltekip yang lulus nantinya akan lebih banyak diarahkan menjadi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru.
“Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan Poltekip agar lebih siap menghadapi tantangan dalam sistem pemasyarakatan yang terus berkembang,” imbuhnya.
Kemenimipas juga telah menganalisis kebutuhan ASN lulusan Poltekip agar distribusi dan jalur karier mereka seimbang.*
v)
