Palembang, corongnews com
Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Sumsel menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perumahan Umum dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatra Selatan pada, Jumat (02/08/24).
Dalam aksinya, Fadrianto TH selaku koordinator aksi dalam orasinya mengatakan bahwa sehubungan dengan data temuan team investigasi serta informasi yang didapatkan JAKOR tentang adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2023.
“Berdasarkan data dan informasi yang kami dapatkan tersebut tentang adanya dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan terkait terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar Rp.2.153.634.414,35,” kata Fadrianto.
Lebih lanjut Fadrianto mengatakan dari 28 paket pekerjaan PSU, terdapat 9 paket dengan nilai temuan kurang volume lebih besar dari sisa pembayaran sehingga merupakan nilai kelebihan pembayaran sebesar Rp.960.980.456,94 dan pekerjaan sebesar Rp.2.153.634.414,35.
“Sedangkan sebanyak 19 paket pekerjaan mempunyai nilai temuan kurang volume pekerjaan lebih kecil dari sisa pembayaran sehingga merupakan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.192.653.957,41,” imbuhnya.
Dalam tuntutan aksinya Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel mendesak dan :
1. Meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan Permukiman mundur dari jabatannya.
2. Meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan untuk bertanggung jawab terkait terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar Rp.2.153.634.414,35.
3. Meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan untuk menjelaskan terkait terdapat kekurangan volume pada 28 paket pekerjaan sebesar Rp.2.153.634.414,35.
“Jika permintaan kami tersebut tidak diindahkan oleh pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan, maka hal ini akan kami laporkan kepada Aparat Penegak Hukum supaya dugaan indikasi KKN di Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan dapat di proses sebagaimana mestinya,” ungkap Fadrianto.
Perlu diketahui bahwa massa aksi JAKOR diterima langsung oleh staf Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan bernama Yudistira yang keterangannya mengatakan untuk temuan-temuan tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan. (afan)
