Munich | CorongNews – Kritik keras terhadap Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dilontarkan sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa. Mereka menilai pembentukan dewan itu mengesampingkan mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam Konferensi Keamanan Munich pada Jumat (13/2/2026), Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Kaja Kallas, menuding Trump menjadikan dewan tersebut sebagai instrumen kepentingan politiknya. Ia menyoroti ketidaksesuaian antara resolusi Dewan Keamanan PBB dan struktur Dewan Perdamaian yang dibentuk Washington.
Menurut Kallas, mandat PBB sebenarnya dirancang untuk mengatur pemerintahan serta rekonstruksi Gaza pascaperang dengan melibatkan partisipasi rakyat Palestina.
Resolusi Dewan Keamanan juga menegaskan bahwa dewan tersebut bersifat sementara, memberi ruang bagi aspirasi warga Palestina, dan secara eksplisit merujuk pada Gaza.
Namun, ia menekankan bahwa anggaran dasar Dewan Perdamaian versi Trump tidak memuat unsur-unsur tersebut.
“Statuta Dewan Perdamaian tidak menyebutkan satu pun dari hal-hal ini,” ujarnya dalam forum tersebut, seperti dikutip Middle East Eye, Sabtu (14/2/2026).
Nada serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares. Ia mengungkapkan kekecewaan karena Eropa terkesan disisihkan, padahal Uni Eropa termasuk donatur utama bagi Otoritas Palestina.
Kritik juga datang dari Senator Partai Demokrat AS, Chris Murphy, yang menyebut Dewan Perdamaian dibentuk tergesa-gesa dan sebagai bagian dari pola Trump menjauhkan Eropa.
Ia bahkan mempertanyakan klaim gencatan senjata.
“Apakah benar ada gencatan senjata? Ratusan warga Gaza tewas setelah pengumuman itu,” katanya.
Di sisi lain, pada Sabtu (14/2/2026), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan PBB tidak mampu mengakhiri perang di Gaza dan nyaris tidak berperan dalam penyelesaian konflik global.
Meski demikian, ia menilai PBB tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen kebaikan dunia.
“Kita tak bisa menutup mata bahwa dalam isu-isu paling mendesak, PBB tak punya jawaban dan praktis tak memainkan peran apa pun. PBB tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza,” ujarnya.
Dalam acara terpisah, utusan khusus Gaza yang ditunjuk Trump, Nickolay Mladenov, mendesak agar dewan segera bergerak cepat. Ia memperingatkan bahwa kegagalan melanjutkan fase kedua gencatan senjata bisa berujung pada babak baru peperangan.
Menurutnya, rekonstruksi Gaza mensyaratkan pembentukan komite teknokrat yang efektif, pelucutan senjata, serta penarikan pasukan Israel.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengingatkan para pemimpin dunia agar tidak terjebak dalam ilusi.
Ia menuding pemerintah Israel telah membuka seluruh Tepi Barat untuk permukiman baru, yang menurutnya menjadi “paku terakhir” bagi kesepakatan Perjanjian Oslo.
Perdebatan panas ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari.
Reuters melaporkan Trump akan memaparkan rencana rekonstruksi Gaza bernilai miliaran dolar AS, termasuk detail pasukan stabilisasi yang disebut-sebut mendapat mandat PBB. Sekitar 20 negara, termasuk sejumlah kepala negara, dijadwalkan hadir di Washington, DC, dan beberapa di antaranya disebut siap mengirim ribuan personel untuk misi tersebut.
Di lapangan, gencatan senjata di Gaza tetap rapuh. Serangan Israel dilaporkan masih kerap terjadi hampir setiap hari, dengan hampir 600 warga Palestina tewas sejak Oktober lalu. Wilayah Gaza kini terbelah oleh apa yang dikenal sebagai “Garis Kuning”, dengan sekitar 53 persen wilayah berada di bawah pendudukan Israel. Area tengah dikuasai Hamas dalam fase awal kesepakatan gencatan senjata, namun blokade penuh terhadap Gaza tetap diberlakukan Israel.*
v)
