Jakarta | CorongNews – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kini mulai berdampak pada sektor pertanian. Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3NA) menyoroti bahwa merosotnya kurs mata uang garuda menjadi pemicu melambungnya harga pupuk nonsubsidi.
Situasi ini otomatis memperberat ongkos produksi para petani di saat mereka harus menjaga produktivitas lahan.
Menurut Ketua Umum P3NA, Jumantoro, keterbatasan jatah pupuk bersubsidi memaksa para petani untuk mengandalkan pasar nonsubsidi. Ketika harga bahan baku impor melonjak akibat pelemahan rupiah, petani pun langsung terkena dampaknya.
“Padahal, selisih harga pupuk subsidi dengan nonsubsidi berkali-kali lipat. Selisih harga itulah yang memberatkan petani,” ungkap Jumantoro dalam keterangannya, dikutip Republika, Senin (18/5/26).
Secara teknis, lahan pangan rata-rata memerlukan 400 hingga 600 kilogram pupuk urea dan phonska per hektare.
Sementara itu, subsidi yang dikucurkan pemerintah hanya mampu mengover sekitar 200 sampai 300 kilogram saja per hektare. Kekurangan pasokan inilah yang harus ditebus petani dengan harga komersial.
Sebagai perbandingan, harga eceran pupuk bersubsidi saat ini dipatok Rp 1.800/kg untuk urea dan Rp 1.840/kg untuk phonska.
Namun di jalur komersial, harganya melesat sangat jauh. Pupuk urea nonsubsidi merek Nitrea, misalnya, sudah menyentuh Rp 950 ribu per karung ukuran 50 kilogram artinya sepuluh kali lipat lebih mahal dari versi subsidi.
“Harga pupuk nonsubsidi berpotensi naik lagi jika rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Hal itu karena sebagian bahan baku pupuk masih berasal dari impor,” kata Jumantoro memperingatkan.
Di lapangan, phonska nonsubsidi dijual seharga Rp 625 ribu per kemasan 50 kilogram (tujuh kali lipat dari harga subsidi).
Malahan di beberapa daerah, harga urea komersial sudah menembus angka Rp 1,2 juta, sedangkan phonska berkisar antara Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per karung isi 50 kilogram.
Kenaikan ini bertepatan dengan posisi rupiah yang terdepresiasi ke level Rp 17.673 per dolar AS pada Senin (18/5/26). Sentimen eksternal tersebut langsung mengerek biaya produksi pertanian yang berbasis material impor.
Jumantoro, yang juga merupakan petani asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, menambahkan bahwa pengeluaran harian mereka tidak cuma habis untuk urea dan phonska, melainkan juga untuk pupuk ZA, organik, hingga obat-obatan tanaman.
“Tingginya harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan biaya produksi pertanian karena biaya tenaga kerja, sewa lahan, bahan bakar minyak, dan benih juga naik,” jelasnya.
Ia menyarankan, apabila pasokan pupuk nasional sedang berlebih, pemerintah semestinya mengalokasikannya untuk menambah kuota domestik terlebih dahulu guna membentengi petani dari efek lesunya nilai tukar.
Daya Beli Petani Semakin Terjepit
Senada dengan hal tersebut, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun, Suharno, membenarkan bahwa pupuk nonsubsidi masih menjadi tumpuan petani demi menggenjot hasil panen padi mereka. Sayangnya, lonjakan harga belakangan ini membuat daya beli mereka semakin terbatas.
“Sebagian besar petani masih memerlukan pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi,” papar Suharno.
Suharno berharap skema penebusan pupuk tidak dipersulit dan harganya tetap ramah di kantong agar ketahanan pangan nasional di musim tanam ini tidak terganggu.
Ekspor Pupuk Indonesia di Tengah Krisis Global
Secara kontras, di tingkat makro, Indonesia justru kebanjiran permintaan pupuk dari pasar internasional.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa konflik geopolitik dan kemacetan jalur distribusi energi dunia membuat banyak negara berpaling ke Indonesia untuk mengamankan pasokan mereka.
“Sekarang, saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto sewaktu meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah, Sabtu (16/5/26).
Berdasarkan data pemerintah, Australia tercatat memesan 500 ribu ton urea. Selain itu, pesanan juga datang dari Filipina, India, Bangladesh, hingga Brasil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga sempat mengonfirmasi bahwa pihak India telah mengajukan permintaan pasokan urea sebanyak 500 ribu ton.
Tingginya minat luar negeri ini mengindikasikan bahwa kapasitas produksi pupuk dalam negeri sebetulnya masih sangat tangguh, meski sektor pertanian di tingkat akar rumput saat ini sedang menghadapi tekanan inflasi biaya produksi akibat faktor kurs mata uang.*
