Jakarta | CorongNews – Wacana mengenai pemotongan gaji menteri kabinet hingga kini masih berada dalam tahap penggodokan dan belum diputuskan secara resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan formal terkait pengurangan gaji maupun tunjangan di tingkat kementerian.
“Belum pernah kita bahas,” ujar Airlangga sebagaimana dilansir Republika, Selasa (7/4/26).
Meski mengakui isu tersebut sempat muncul ke permukaan, ia memilih untuk tetap memantau perkembangan situasi tanpa terburu-buru memasukkannya ke dalam agenda kerja.
Penantian Keputusan Presiden
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan senada. Ia menegaskan bahwa kendali penuh atas kebijakan ini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun secara pribadi ia mendukung langkah penghematan tersebut, Purbaya menyatakan bahwa dirinya masih menunggu arahan langsung dari pimpinan tertinggi.
Ia pun menjelaskan beberapa poin utama terkait rencana efisiensi yang disampaikan Menteri Keuangan. Menurutnya, besaran potongan gaji menteri diperkirakan bisa mencapai sekitar 25 persen.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga berencana melakukan efisiensi anggaran dengan menyisir belanja kementerian dan lembaga yang dianggap tidak mendesak, sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemotongan gaji ini merupakan bentuk nyata solidaritas para pejabat negara terhadap kondisi fiskal nasional.
“Kalau menteri sih tidak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa. Setuju, itu bagus,” ucap Purbaya menekankan kesiapannya.
Langkah Strategis dan Koordinasi
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan sinyal bahwa berbagai konsep mengenai efisiensi anggaran ini akan didiskusikan dalam rapat-rapat internal pemerintah dalam waktu dekat.
Teddy menegaskan agar publik tidak berspekulasi lebih jauh karena keputusan final belum diketuk. Ia juga meminta awak media untuk mengonfirmasi asal-usul wacana tersebut kepada pihak yang pertama kali menggulirkannya ke publik.
Upaya efisiensi ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada APBN. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan program-program yang memberikan dampak ekonomi rendah ditunda demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.*
