Jakarta | CorongNews – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sedang ditutup sementara tetap menerima insentif dari pemerintah sebesar Rp6 juta per hari.
“Untuk yang ditutup sementara, insentif tetap diberikan karena mereka masih harus mengurus berbagai kebutuhan,” ujar Dadan di Unhas, dilansir CNN, Selasa (28/4/26).
Dadan menjelaskan bahwa hingga awal April terdapat sekitar 1.720 SPPG yang tidak beroperasi sementara.
Meskipun demikian, bantuan harian sebesar Rp6 juta tetap disalurkan guna mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
“Sekarang jumlahnya sedikit berkurang, sekitar 1.720-an. Mereka masih mengurus hal-hal lain, termasuk pelatihan karyawan dan penyesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, penghentian sementara tersebut dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis. Salah satunya adalah belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
“IPAL-nya harus sudah ada, itu sudah saya cek. Ada juga yang belum mendaftar SLHS. Begitu mereka mendaftar, langsung bisa dibuka kembali. Ada juga yang sekarang sudah mendaftar,” katanya.
Secara umum, menurut Dadan, kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara sebenarnya sudah tergolong baik, baik dari sisi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. Ia optimistis sertifikasi dapat segera terbit dalam waktu dekat.
“Kualitasnya bagus, pelayanannya juga baik, begitu juga menunya. Mudah-mudahan sertifikatnya bisa keluar dalam waktu satu bulan,” ujarnya.
Unhas Miliki SPPG
Perguruan tinggi didorong untuk berperan aktif dalam menyukseskan program prioritas nasional dengan membentuk Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di lingkungan kampus.
“Intinya, perguruan tinggi harus terlibat aktif dalam mendukung program prioritas Presiden, salah satunya melalui MBG,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yulianto, saat berada di SPPG Unhas Makassar, Selasa (28/4/26).
Brian menegaskan bahwa kampus tidak boleh hanya menjadi pengamat. Dengan adanya SPPG, perguruan tinggi diharapkan dapat ikut langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
“SPPG di kampus tidak hanya berfungsi mendukung program, tetapi juga bisa menjadi teaching factory. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk praktik mahasiswa, penelitian, serta pengembangan program MBG di masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, Dadan Hindayana juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, seperti yang disampaikan saat kunjungannya ke Universitas Hasanuddin (Unhas).
“Perguruan tinggi memiliki teknologi, sumber daya manusia, dan inovasi yang sangat penting untuk pengembangan program ini, mulai dari peralatan, keamanan pangan, hingga pelatihan dan bimbingan teknis,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan kampus juga dapat mencakup pelaksanaan langsung program MBG. Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Unhas melalui pembangunan fasilitas SPPG.
Menurut Dadan, SPPG milik Unhas menjadi yang pertama di kampus PTN-BH di Indonesia Timur. Sebelumnya, program serupa sudah lebih dulu hadir di Institut Pertanian Bogor dan beberapa perguruan tinggi swasta.
“Ini yang pertama di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Saya rasa Unhas selalu menjadi yang terdepan dalam hal ini, selamat,” ujarnya.
Dadan berharap peran aktif kampus dapat terus meningkatkan kualitas program MBG ke depan.
“Dari yang saya lihat, ini sudah sangat baik, termasuk dalam pengelolaan limbah dan air,” katanya.
Ia juga menyoroti penggunaan teknologi reverse osmosis dalam pengolahan air di fasilitas tersebut, yang membuat airnya aman untuk langsung diminum maupun digunakan dalam proses memasak.
“Airnya sudah diolah dengan reverse osmosis, jadi aman untuk diminum dan memasak. Ini penting karena kualitas air sering menjadi penyebab gangguan pencernaan,” tutupnya.*
