Jakarta | CorongNews – Kebijakan politik dan ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi pusat perhatian dunia. Dalam publikasi terbarunya pada Kamis (14/5/26), majalah ekonomi terkemuka asal Inggris, The Economist, melayangkan kritik tajam dengan menyebut pemerintah saat ini cenderung “boros” dan “otoriter”.
Melalui artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardizing the economy and democracy” (Presiden Indonesia membahayakan ekonomi dan demokrasi), dua editor mereka, Aaron Connelly dan Ethan Wu, menilai bahwa Prabowo tengah melakukan sentralisasi kekuasaan dan memperlemah posisi oposisi di legislatif.
Selain itu, mereka menyoroti pembengkakan belanja negara yang melampaui kapasitas anggaran, serta meluasnya kembali peran militer dalam sektor publik.
“Ini seperti awal dari pembalikan reformasi yang telah menjadi fondasi stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 1997-98,” tulis The Economist.
Dua program yang mendapat perhatian khusus adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Besarnya anggaran untuk kedua program ini dikhawatirkan dapat mendorong defisit fiskal melewati ambang batas aman 3% yang diatur sejak 2003, mengingat defisit tahun lalu saja sudah menyentuh angka 2,9%.
Ancaman Penurunan Peringkat Kredit dan Ketidakpastian Pasar
Melihat kondisi ini, lembaga pemeringkat internasional S&P mulai mempertimbangkan untuk menurunkan peringkat utang Indonesia, sebuah langkah yang pertama kali terjadi sejak krisis moneter 1997-1998.
Pemicu utamanya adalah beban bunga utang yang kini menyerap hingga 16% dari total pendapatan negara, melonjak drastis dibanding satu dekade lalu yang hanya sebesar 9%.
Jika rasio beban bunga ini terus bertahan di atas 15%, S&P memiliki alasan kuat untuk memangkas peringkat kredit Indonesia.
Sentimen negatif pasar diperparah oleh keputusan mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, dinilai memiliki temperamen yang keras.
The Economist secara khusus menyoroti respons emosional Purbaya terhadap para pengkritik tata kelola keuangan negara, termasuk tuduhan “bego” yang dialamatkan kepada majalah tersebut. Sikap ini memicu kekhawatiran global akan hilangnya disiplin fiskal di Indonesia.
Kembalinya Militer dan Dampaknya pada Investasi
Sektor sipil juga mencerminkan kemunduran demokrasi dengan meluasnya kembali peran militer.
Keterlibatan TNI dalam eksekusi program MBG dan KDMP dinilai membangkitkan memori kelam konsep Dwifungsi ABRI di era Soeharto. Kondisi ini diperburuk oleh adanya laporan intimidasi serta penyerangan terhadap para aktivis.
Rangkaian ketidakpastian ini mulai berdampak nyata pada sektor hulu ekonomi:
Capital Outflow: Investor asing dilaporkan mulai menarik modal mereka dari pasar domestik.
Depresiasi Rupiah: Nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus rekor terendah yang baru.
Jika kepercayaan pasar modal gagal dipulihkan, Indonesia dibayangi ancaman krisis ekonomi serius, yang sekaligus menjadi ujian krusial bagi realisasi janji-janji kampanye Prabowo.
Polemik Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Perseteruan antara pemerintah Indonesia dan The Economist sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, majalah ini sempat mengkritik kebijakan pengalihan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke jajaran bank BUMN.
Purbaya membantah keras kritik tersebut dan menegaskan bahwa dana SAL tidak hangus, melainkan hanya dialihkan alokasinya. Dalam kesempatan itulah, ia melontarkan komentar pedas yang menyerang balik kredibilitas analisis The Economist.
“Dia bilang saya salah, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, dia punya ekonomnya harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia gak sepintar saya,” katanya pada Desember 2025 lalu.*
