Palembang, corongnews.com –
LSM Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia atau (MSK-I) Provinsi Sumsel melakukan aksi demo di kantor Gubernur terkait dugaan ketidak mampuan Plt. Kepala Dinas dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumsel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kamis (15/06/23).
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Mukri. AS. S. Sos. I., M. Si yang didampingi R. Sholeh saat menyuarakan aspirasinya mengatakan bahwa dunia pendidikan hari ini sangat bertentangan dengan konsep pendidikan gratis yang diidamkan oleh masyarakat. Betapa tidak, karena masih adanya praktik-praktik menyimpang oleh oknum yang diduga kuat terindikasi melakukan tindak pidana korupsi seperti suap menyuap dan gratifikasi dalam dunia pendidikan di Sumatera Selatan, tuturnya.
Berdasarkan informasi dan hasil observasi tim dilapangan bahwa ada dugaan indikasi pungli di lingkungan Dinas Pendidikan Sumsel terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN tahun 2023/2024 dan ada juga dugaan yang mengarah pada indikasi over kapasitas ruang kelas yang melebihi standar dalam satu lokal belajar di SMAN, imbuhnya.
“Dengan demikian kami menduga adanya permainan dalam proses PPDB dan over kapasitas dalam ruang kelas yang melebihi standar dan ini patut diduga terindikasi KKN atau suap menyuap serta gratifikasi yang diduga dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan beserta Kabid SMA,” kata Mukri.
Mukri menambahkan bahwa pihaknya meminta kepada Gubernur Sumsel untuk memanggil serta mengevaluasi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMA terkait hal tersebut karena ini demi majunya keberlangsungan pendidikan di Sumatera Selatan kedepannya.
“Saya teringat kepada kata-kata Bung Hatta bahwa Pendidikan itu adalah jantungnya kehidupan Bangsa, jadi jika jantung itu sakit maka sakit pula seluruh tubuh ini.
Selain itu, dikala Jepang di Bom Atom oleh Sekutu pada Perang Dunia II, Kaisar Jepang waktu itu langsung bertanya kepada bawahannya, bukan pada seberapa banyak Jenderal dan pasukan yang tersisa tapi Kaisar berkata berapa banyak guru yang masih hidup. Ini artinya bahwa peran pendidikan di suatu Negara sangatlah menentukan majunya sebuah Bangsa,” ujar Mukri.
Selain itu, Mukri meminta kepada Gubernur Sumsel untuk segera memecat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bidang SMA karena diduga tidak mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, tutupnya.
Ditempat yang sama, Anang Purnomo Kurniawan selaku Kepala Seksi Peserta Didik SMA dari perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat menjumpai massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari dan menyampaikan aspirasi yang sudah dikemukakan oleh MSK-I Sumsel kepada pimpinan. (afan)
