Jakarta, CorongNews – Ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Mereka menuntut kebijakan yang lebih adil serta peningkatan kesejahteraan yang setara dengan guru madrasah negeri.
Para peserta aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) mulai memadati lokasi sekitar pukul 10.15 WIB. Massa datang dari sejumlah wilayah seperti Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Aceh.
Sebagian besar guru mengenakan kemeja putih dan celana atau rok hitam. Beberapa di antaranya terlihat memakai batik hijau yang biasa digunakan saat mengajar di madrasah.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para guru menegaskan tuntutan kesetaraan perlakuan antara madrasah swasta dan negeri. Mereka menilai kebijakan yang berjalan saat ini masih belum berpihak pada guru madrasah swasta.
Salah satu orator menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka.
“Pertama, kami minta pemerintah dan DPR RI tidak melakukan diskriminasi terhadap guru madrasah swasta,” ujarnya.
Selain itu, para guru meminta kesempatan yang sama dalam seleksi aparatur sipil negara melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami guru madrasah swasta meminta agar disetarakan dan dapat ditempatkan di seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), dan dapat ditempatkan di madrasah negeri atau swasta,” lanjut orator.
Tuntutan berikutnya adalah pemberian tunjangan sertifikasi maupun tunjangan lain yang dibayarkan secara rutin setiap bulan, sebagaimana sistem penggajian yang berlaku bagi guru negeri.
Adapun poin terakhir, mereka mendesak pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan madrasah swasta, sekaligus mendorong peningkatan status dan kesejahteraan guru madrasah swasta secara berkelanjutan.
Sekitar pukul 11.20 WIB, tujuh perwakilan guru madrasah swasta diperkenankan masuk ke kompleks DPR/MPR RI. Mereka dijadwalkan bertemu dengan pimpinan parlemen serta anggota komisi terkait pendidikan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.*
v)
