Palembang, CorongNews – Ketidakpuasan sosial di wilayah pedesaan China menunjukkan peningkatan signifikan seiring perlambatan ekonomi yang berkepanjangan serta persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Sepanjang tahun 2025, aksi protes di desa-desa melonjak tajam, menandai eskalasi ketegangan sosial yang tidak lagi terbatas pada kawasan perkotaan.
Mengutip laporan Hamrakura pada Sabtu (17/1/2026), meningkatnya gelombang protes ini dipicu oleh kombinasi tekanan ekonomi, konflik kepemilikan lahan, serta keluhan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Di banyak wilayah pedesaan, kebijakan negara dinilai berbenturan dengan tradisi, hak historis atas tanah, dan norma sosial yang telah lama mengakar.
Lonjakan Protes Pedesaan Sepanjang 2025
Data pemantauan independen mengungkapkan memburuknya stabilitas sosial di wilayah pedalaman China. China Dissent Monitor (CDM), proyek pemantauan yang berafiliasi dengan Freedom House, mencatat sekitar 661 insiden protes pedesaan selama 11 bulan pertama 2025. Angka ini melonjak sekitar 70 persen dibandingkan sepanjang 2024.
Lonjakan tersebut merupakan bagian dari tren ketidakpuasan yang lebih luas. Pada kuartal ketiga 2025 saja, CDM mencatat 1.392 aksi protes di seluruh China, naik 45 persen secara tahunan dan menjadi kuartal keenam berturut-turut dengan peningkatan aktivitas protes.
Warga desa kini menyumbang porsi yang semakin besar, bergabung dengan buruh, pemilik rumah, dan kelompok sosial lain dalam menyuarakan tekanan ekonomi serta kebijakan sosial yang dirasa tidak adil.
Perlambatan Ekonomi dan Arus Balik Pekerja Migran
Meningkatnya protes di pedesaan tidak terlepas dari perlambatan ekonomi China secara keseluruhan. Melemahnya pertumbuhan industri, investasi, dan lapangan kerja di kota-kota besar mendorong banyak pekerja migran kembali ke desa asal mereka. Namun, kepulangan ini kerap tidak diiringi dengan peluang kerja atau sumber penghidupan yang memadai.
Laporan harian berbahasa Mandarin berbasis di Singapura, Lianhe Zaobao, mencatat kekhawatiran pemerintah China terhadap potensi “arus balik besar-besaran pekerja migran yang menetap di pedesaan”. Pernyataan kebijakan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik mengenai stagnasi ekonomi di wilayah rural.
Berbeda dengan kota yang memiliki basis industri beragam, ekonomi pedesaan China umumnya bertumpu pada pertanian dan sektor informal.
Ketergantungan ini membuat masyarakat desa jauh lebih rentan saat kondisi ekonomi memburuk. Banyak pekerja yang kembali ke desa mendapati diri mereka tanpa lahan, tanpa hasil pertanian, dan tanpa pendapatan stabil, situasi yang berulang kali memicu aksi protes.
Sengketa Lahan dan Benturan Budaya
Selain tekanan ekonomi, konflik lahan dan benturan antara kebijakan pemerintah daerah dengan tradisi lokal menjadi pemicu utama protes sepanjang 2025. Di Lingao County dan Fuchuan County, pembongkaran kuil swasta serta balai leluhur klan memicu bentrokan keras antara warga dan aparat.
Bagi masyarakat setempat, bangunan tersebut bukan sekadar struktur fisik, melainkan simbol identitas budaya dan warisan komunitas. Pembongkaran ini kemudian berkembang menjadi ketidakpuasan yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan pengelolaan lahan.
Situasi serupa terjadi di Xifeng County, ketika kebijakan wajib kremasi jenazah ditolak keras karena bertentangan dengan tradisi pemakaman yang telah berlangsung turun-temurun. Penegakan kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai budaya lokal dan memicu perlawanan kolektif.
Masalah Struktural yang Berulang
Para ekonom dan sosiolog menilai gejolak pedesaan China berakar pada persoalan struktural lama, seperti pengambilalihan lahan, relokasi paksa, serta ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Protes sepanjang 2025 pada dasarnya mengulang pola lama yang telah muncul bertahun-tahun sebelumnya.
Di banyak daerah, lahan pertanian dan tanah komunitas yang dahulu menjadi jaring pengaman ekonomi kini telah dialihfungsikan untuk proyek industri dan komersial.
Akibatnya, para penduduk yang kembali ke desa kehilangan akses terhadap sumber penghidupan dan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin dalam.
Tantangan Tata Kelola dan Respons Pemerintah
Di luar isu lahan dan budaya, beragamnya pemicu protes—mulai dari ketenagakerjaan, perumahan, hingga pendidikan—mencerminkan meluasnya ketidakpuasan terhadap praktik tata kelola pemerintah daerah. Aktivisme pedesaan yang sebelumnya sporadis kini menjadi bagian dari pola ekspresi publik yang lebih luas.
Pemerintah China merespons situasi ini melalui kombinasi penindakan terbatas, pengamanan terarah, serta pengendalian informasi dan media. Model pengelolaan sosial berbasis grid tetap menjadi instrumen utama untuk memantau dan meredam potensi gejolak.
Namun, meningkatnya jumlah aksi protes menunjukkan bahwa keluhan akar rumput terus bermunculan dan dalam beberapa kasus berhasil menembus pembatasan informasi resmi. Pemantauan independen seperti CDM mengandalkan laporan publik dan jejak media sosial untuk menggambarkan dinamika ketidakpuasan yang jarang muncul di kanal resmi.
Ketegangan Sosial yang Kian Menguat
Lonjakan protes pedesaan sepanjang 2025 menegaskan bagaimana perlambatan ekonomi, stagnasi pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup berinteraksi dengan masalah struktural lama.
Di wilayah yang tertinggal dari upaya revitalisasi ekonomi, ketidakpuasan masyarakat terus menemukan jalannya melalui aksi kolektif, meski berisiko menghadapi penindakan.
Perkembangan ini menyingkap garis patahan sosial yang semakin dalam di China. Ketika tekanan ekonomi bertemu dengan perubahan demografis, norma budaya, dan konflik tata kelola lokal, resistensi akar rumput tampak semakin mengakar sebagai bagian dari lanskap sosial-ekonomi negara tersebut.*
V)
