Palembang, corongnews.com –
Banyaknya persoalan yang terjadi di tengah masyarakat seperti konflik lahan dan praktek percaloan membuat
Politisi PKS ini angkat bicara hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Sumsel Mgs. Syaiful Fadli ketika diwawancarai belum lama ini terkait Program Pemerintah Pusat mengenai Gugus Tugas Reforma Agraria menyambut baik terkait Program Pemerintah Pusat mengenai Reforma Agraria menurutnya kita apresiasi niat baik Pemerintah Pusat dengan adanya Program tersebut yang jelas dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah dan juga diharapkan dapat memutus mata rantai percaloan di Badan Pertanahan Nasional terkait Pungutan liar (Pungli) yang ada di Masyarakat ketika masyarakat sedang dalam kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah nya dengan mengeluarkan biaya yang besar dan terindikasi biaya tersebut lebih besar dari biaya yang sebenarnya.
Karena dikhawatirkan sejumlah oknum oknum bermain dalam skema ini.
Dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria dapat segera terwujud karena GTRA ini sendiri yang langsung di pimpin oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Terangnya
Kita juga berharap dengan adanya Gugus Tugas yang sudah dibentuk ini agar dapat di eksekusi di lapangan karena berdasarkan hasil reses DPRD Sumsel beberapa waktu lalu ini sudah ada beberapa Kelurahan yang sudah aktif dan sudah dilakukan pembagian beberapa sertifikat melalui program PTSL ini dan ada juga yang belum dibagikan sama sekali kepada Masyarakat.
Disamping itu juga mungkin ada beberapa tahapan tahapan yang dibuat oleh Kanwil ATR/BPN yang belum dipenuhi oleh Masyarakat itu sendiri.
Selain itu dengan terbentuknya GTRA ini dapat mempercepat proses tersebut sehingga prosesnya tidak berlarut larut untuk menunggu adanya sertifikat tanah yang selama ini belum dilegalisasi.
Kita juga berharap kedepannya tidak ada lagi konflik lahan yang terjadi pada masyarakat dan perusahaan.
Karena berdasarkan pengamatan kami permasalahan lahan yang terjadi di Provinsi Sumsel cukup banyak sekali.
Termasuk juga masyarakat yang datang untuk melaporkan kepada DPRD Sumsel terkait Permasalahan Lahan seperti misalnya sering terjadinya tumpang tindih lahan termasuk juga sengketa lahan dan masih banyak persoalan tersebut yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah khususnya Pemprov Sumsel.
Jadi dengan adanya GTRA Ini dapat mengatasi masalah tersebut. (Afan)
