Jakarta, CorongNews – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendesak pemerintah segera mengambil langkah taktis dan terintegrasi dalam proses rehabilitasi serta rekonstruksi bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Ia menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara terpadu dan tidak terhambat oleh ego sektoral antar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Menurut Abidin, percepatan penanganan menjadi sangat krusial mengingat jutaan warga terdampak telah hidup tanpa hunian layak selama lebih dari satu bulan. Berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana alam di Sumatera menyebabkan sedikitnya 238.783 rumah mengalami kerusakan dan menghilangkan 29 desa.
“Kehidupan para korban harus segera menjadi perhatian utama. Jika hunian tetap tidak segera tersedia, kondisi mereka akan semakin memprihatinkan dari hari ke hari. Negara tidak boleh lamban, apalagi abai dalam memberikan perlindungan,” ujar Abidin dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Ia juga menekankan bahwa data kerusakan yang telah dihimpun pemerintah harus ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis dan implementatif, bukan sekadar menjadi bahan pembahasan di forum rapat.
Selain itu, Abidin mendorong pemerintah memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran agar tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan tanpa hambatan dan tidak terkatung-katung.
Abidin menilai proses pendataan korban bencana juga perlu terus diperbarui. Dengan luasnya wilayah terdampak, potensi kendala di lapangan sangat mungkin terjadi, sehingga pendataan tidak cukup dilakukan satu kali.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk pemetaan wilayah terdampak sekaligus mendukung proses rehabilitasi agar bantuan tepat sasaran.
“Pendataan harus berkelanjutan. Gunakan teknologi agar pemulihan berjalan efektif, warga bisa kembali hidup lebih aman, dan dana negara tersalurkan secara akurat,” katanya.
Lebih lanjut, Abidin meyakini bahwa percepatan pemulihan tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga berperan penting dalam memulihkan kondisi psikologis para penyintas. Dengan hunian dan kepastian hidup yang lebih baik, para korban diharapkan dapat kembali percaya diri dan menjalani kehidupan secara normal.
Ia menambahkan, pulihnya kehidupan masyarakat terdampak bencana akan mendorong kembali pergerakan roda perekonomian serta membantu membangun tatanan sosial yang stabil. Hal ini dinilai penting untuk mencegah munculnya dampak lanjutan seperti kemiskinan dan kriminalitas.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera memang membutuhkan kebijakan kuat dan anggaran besar. Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan sektor swasta, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci keberhasilan,” pungkas Abidin.*
V)
