Jakarta | CorongNews – Tren kemerosotan nilai tukar rupiah kini tengah menjadi pusat perhatian publik dan para pelaku pasar. Banyak pihak mulai menganalisis berbagai faktor penekan mata uang garuda, baik dari sisi eksternal maupun internal.
Secara garis besar, naik-turunnya kurs rupiah tidak hanya dipicu oleh sentimen global, melainkan juga dipengaruhi oleh arus modal asing, dinamika neraca perdagangan, hingga fundamental ekonomi nasional.
Lantas, apa yang sebenarnya membuat rupiah terus tergerus hingga menyentuh salah satu rekor terendahnya sepanjang sejarah?
1. Defisit Fiskal dan Kecemasan Investor (Capital Outflow)
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, berpandangan bahwa jebloknya nilai tukar rupiah saat ini lebih dominan disebabkan oleh masalah internal pada fundamental ekonomi kita, bukan semata-mata karena imbas konflik atau perang di kancah global.
“Masalah perang ini bukan masalah fundamental yang menyebabkan rupiah melemah. Pelemahan rupiah sudah terjadi sebelum adanya perang,” ungkap Huda kepada Kompas.com, Rabu (13/5/26).
Huda menggarisbawahi bahwa tata kelola fiskal yang kurang prima menjadi salah satu pemicu utama. Ia menyoroti pelebaran defisit anggaran belanja pemerintah pada tahun 2025 yang hampir menyentuh angka 3%, dan tren ini diprediksi masih akan berlanjut sepanjang tahun 2026.
Rapor merah pada pos anggaran ini akhirnya memicu kekhawatiran di kalangan investor asing, yang berujung pada aksi penarikan modal keluar dari pasar domestik (capital outflow).
“Ada kekhawatiran investor asing terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Akhirnya banyak uang yang keluar atau terjadi capital outflow,” tambah Huda.
Kondisi capital outflow tersebut otomatis mendongkrak permintaan terhadap dolar AS, sementara permintaan terhadap rupiah justru menyusut. Keadaan kian diperparah karena sejumlah lembaga pemeringkat utang mulai memberikan sinyal peringatan kepada para investor terkait stabilitas ekonomi Indonesia.
2. Ancaman Imported Inflation Mengintai Dapur Warga
Dampak nyata dari pelemahan kurs ini, menurut Huda, adalah potensi lahirnya imported inflation (inflasi akibat barang impor), terutama pada komoditas yang rantai pasoknya bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
“Biaya distribusi naik, harga barang ikut naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, barang penolong, maupun barang konsumsi,” paparnya.
Huda memproyeksikan efek lonjakan harga ini akan mulai dirasakan secara masif oleh masyarakat dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Sektor yang paling terhantam meliputi pos biaya hidup harian, tarif transportasi, dan harga kebutuhan pokok.
Salah satu contoh riil yang mulai terjadi saat ini adalah melambungnya harga plastik dan produk kemasan.
“Sekarang plastik sudah mulai mahal karena barangnya langka, distribusi mahal, ditambah nilai rupiah melemah,” jelas Huda.
Kenaikan harga material plastik ini dipastikan bakal merembet ke produk harian lain yang menggunakan kemasan serupa, salah satunya adalah minyak goreng.
“Dampak pelemahan nilai tukar ini bisa menyeluruh ke semua lapisan masyarakat, mulai dari penjual gorengan hingga pengusaha,” kuncinya.
3. Ekonom: 80 Persen Tekanan Berasal dari Dalam Negeri
Pandangan senada juga diutarakan oleh Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai porsi faktor domestik jauh lebih mendominasi ketimbang gejolak global, dengan estimasi mencapai 80 persen.
Indikator utamanya terlihat dari data enam bulan terakhir, di mana rupiah keok terhadap hampir 85 persen mata uang di seluruh dunia, termasuk kalah perkasa dari mata uang negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, baht Thailand, dong Vietnam, hingga peso Filipina.
“Penyebab rupiah melemah, sekitar 80% berasal dari faktor domestik. Buktinya, dalam enam bulan terakhir rupiah melemah terhadap sekitar 85% mata uang dunia,” cetus Wijayanto saat dihubungi pada kesempatan terpisah, Rabu (13/5/26).
Wijayanto menguraikan beberapa persoalan struktural mendasar yang menjerat perekonomian kita:
Neraca Pembayaran (Balance of Payments) yang Tertekan: Surplus perdagangan menyusut akibat turunnya kinerja ekspor yang dipicu merosotnya harga komoditas serta melemahnya permintaan pasar dunia. Sebaliknya, angka impor justru melonjak karena Indonesia belum memiliki produk substitusi domestik yang kuat.
Pelarian Dana Investasi (Net Outflow): Terjadi penarikan modal secara bersih pada instrumen pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), serta obligasi. Bahkan data Bank Indonesia menunjukkan adanya penurunan pada sektor Penanaman Modal Asing (PMA) langsung atau Foreign Direct Investment (FDI).
Kewajiban Luar Negeri Meningkat: Banyaknya dana yang harus keluar untuk membayar bunga utang serta pembagian dividen ke luar negeri kian memojokkan posisi rupiah.
“Di saat yang sama, pembayaran dividen dan bunga utang ke luar negeri juga meningkat sehingga ikut memberi tekanan terhadap rupiah,” kata Wijayanto.
Kerentanan Sektor Fiskal: APBN terancam makin defisit karena besarnya alokasi anggaran untuk membiayai program-program strategis pemerintah, ditambah adanya risiko lonjakan pada pos subsidi energi.
Sentimen kian negatif menyusul adanya peninjauan indeks oleh MSCI yang memicu aksi jual saham oleh investor asing, berakibat pada rontoknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta potensi penurunan proyeksi (outlook) peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings.
Wijayanto menegaskan, situasi ini lambat laun akan mencekik daya beli masyarakat yang sebenarnya terpantau sudah melemah hingga Mei 2026 ini. Harga energi, minyak, dan produk impor dipastikan merangkak naik.
“Fenomena ini biasa disebut imported inflation,” tuturnya.
Sebagai langkah penyelamatan, Wijayanto menyarankan Bank Indonesia untuk mengkaji opsi penaikan suku bunga acuan (BI Rate), meskipun langkah tersebut membawa konsekuensi berupa melambatnya laju pertumbuhan ekonomi.
“Dalam situasi seperti ini, pemerintah sebaiknya tidak terlalu memaksakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kualitas pertumbuhan jauh lebih penting, yakni pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan tidak terlalu mengorbankan stabilitas fiskal,” saran Wijayanto.
Kamus Ekonomi: Apa Itu Imported Inflation?
Mengutip penjelasan resmi dari akun Instagram Bank Indonesia (@bank_indonesia), imported inflation (inflasi impor) merupakan fenomena inflasi yang dipicu oleh lonjakan harga komoditas dari luar negeri yang diimpor ke dalam negeri.
Kenaikan harga tersebut bisa berupa bahan bakar, material mentah, hingga komponen produksi. Ketika harga di luar negeri naik, atau diperparah oleh jatuhnya nilai tukar mata uang domestik, maka biaya produksi di dalam negeri otomatis ikut terkerek, sehingga harga barang dan jasa di tingkat konsumen akhir ikut melambung.
Contoh Riil di Indonesia:
Komoditas impor yang memiliki pengaruh paling sensitif terhadap inflasi nasional adalah minyak bumi. Mengingat Indonesia masih menjadi negara net importir minyak, setiap ada kenaikan harga minyak mentah dunia atau pelemahan rupiah, maka biaya di sektor manufaktur, kelistrikan, hingga ongkos transportasi logistik di dalam negeri akan otomatis membengkak dan memicu kenaikan harga barang secara berantai.*
