Palembang | CorongNews – China secara resmi menerapkan pembatasan ekspor terhadap 40 perusahaan asal Jepang pada Selasa (24/2/26) dengan dalih menjaga keamanan nasional. Kebijakan ini makin mempertajam konflik antara dua raksasa ekonomi Asia yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan berdampak signifikan pada merosotnya sektor pariwisata.
Aturan yang diumumkan tersebut mencakup pembatasan ekspor barang “dual-use” atau barang dengan fungsi ganda, yakni untuk kepentingan sipil maupun militer.
Kebijakan ini menargetkan 20 entitas Jepang, termasuk lima anak usaha Mitsubishi Heavy Industries serta badan antariksa Jepang (JAXA).
Selain itu, Kementerian Perdagangan China memasukkan 20 organisasi Jepang lainnya ke dalam daftar pengawasan (watch list). Di antaranya terdapat produsen otomotif Subaru, yang kini harus melalui proses pemeriksaan ketat terhadap ekspor barang yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan militer.
Pihak Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah defensif atas kebijakan luar negeri Jepang. Otoritas Beijing menegaskan bahwa tindakan ini berada dalam kerangka hukum internasional yang berlaku.
“Langkah-langkah di atas bertujuan untuk mengekang ‘remiliterisasi’ dan ambisi nuklir Jepang dan sepenuhnya sah, masuk akal, dan sesuai hukum,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Perdagangan China dikutip AFP.
Pemerintah China juga memastikan bahwa perusahaan yang tidak berkaitan dengan aktivitas militer tidak perlu merasa terancam. Mereka menekankan bahwa pembatasan ini hanya menyasar pihak yang dinilai membahayakan keamanan nasional China.
“Entitas Jepang yang jujur dan patuh hukum tidak perlu khawatir,” tambah pernyataan tersebut.
Kebijakan ini semakin meningkatkan ketegangan kedua negara yang sebelumnya telah memanas. Perselisihan dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November lalu yang menyebut kemungkinan intervensi militer Jepang apabila Taiwan diserang.
Beijing merespons keras pernyataan tersebut karena menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan tidak menutup opsi penggunaan kekuatan militer untuk merebut pulau itu.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pemerintah Jepang menyampaikan protes keras. Tokyo menilai tindakan China tidak dapat dibenarkan dalam konteks hubungan perdagangan internasional kedua negara.
“Kami memprotes keras langkah-langkah ini dan menuntut penarikan kembali kebijakan tersebut,” tegas juru bicara pemerintah Jepang, Kei Sato.
Sebelumnya, pejabat dari kementerian perdagangan Jepang juga menegaskan bahwa Tokyo tidak akan tinggal diam. Pemerintah saat ini sedang mengevaluasi dampak ekonomi dari kebijakan baru tersebut.
“Tokyo akan mengambil langkah-langkah yang tepat setelah menganalisis dampak dari pembatasan baru ini,” ujar pejabat tersebut.
Dampak konflik ini sudah terlihat pada sektor pariwisata, di mana jumlah wisatawan China ke Jepang merosot hingga 61% pada Januari setelah Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan. Ketegangan militer pun meningkat setelah jet J-15 China dilaporkan mengunci radar ke pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa pada Desember lalu.
Kebijakan terbaru China tersebut langsung memicu tekanan di bursa saham Tokyo, terutama pada saham perusahaan industri berat. Saham Kawasaki Heavy Industries turun hampir 5%, Mitsubishi Heavy Industries melemah hampir 4%, dan IHI terkoreksi hampir 7%.
Di sisi lain, Jepang memang tengah meningkatkan kekuatan militernya dengan menyetujui anggaran pertahanan tertinggi sebesar 9 triliun yen untuk tahun fiskal mendatang. PM Sanae Takaichi menyatakan di parlemen bahwa penguatan pertahanan diperlukan mengingat situasi keamanan global yang semakin kompleks.
“Memperkuat kemampuan pertahanan kita sangat penting untuk melindungi nyawa dan mata pencaharian damai warga negara kita saat kita menghadapi lingkungan keamanan yang paling parah dan kompleks sejak akhir Perang Dunia II,” kata Takaichi.
Para analis menilai kebijakan China ini akan menjadi tekanan besar bagi perusahaan Jepang yang bergantung pada rantai pasok dari China. Proses perizinan ekspor diperkirakan akan semakin ketat dan memakan waktu lebih lama.
“Dengan pengumuman hari ini, kita dapat memperkirakan prosesnya akan dibuat menjadi lebih ketat. Saya percaya ini akan menjadi pukulan besar bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat,” ujar Noriyuki Kawamura, profesor emeritus hubungan Jepang-China di Universitas Studi Asing Nagoya.*
Editor : Noviani DP
