Palembang, corongnews.com –
Akibat dari tertundanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk sektor tenaga kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) hingga tahun 2023 mengundang reaksi dari Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan.
Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi (JAKOR) Provinsi Sumsel menyoroti dugaan tertundanya penerimaan PPPK tersebut dengan melakukan aksi demo di Kantor Gubernur pada Jumat, 25/11/22.
JAKOR menilai dugaan tertundanya penerimaan Pegawai PPPK untuk sektor tenaga kesehatan di Kabupaten OKU hingga 2023 akibat dari kendala teknis pada portal aplikasi SDMK Kemenkes RI, sehingga data tenaga non ASN sektor kesehatan di daerah tersebut tidak terupdate.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua JAKOR Sumsel, Fadrianto SH saat menyuarakan aspirasinya menjelaskan bahwa tertundanya penerimaan pegawai PPPK itu diduga adanya kelalaian dari pihak Dinas Kesehatan dan Pj. Bupati OKU sehingga berdampak pada nasib ratusan orang tenaga kesehatan.
“Ini bukanlah hal sepele karena penundaan penerimaan PPPK yang diduga hanya masalah teknis pada portal aplikasi bisa berdampak pada hak hidup orang banyak. Dan ini juga belum tentu ada jaminan apakah di tahun depan 2023 akan ada penerimaan pegawai PPPK tersebut, ” ujar Fadrianto SH.
Fadrianto SH menambahkan bahwa lembaganya meminta kepada Gubernur Sumsel untuk segera mengusulkan pergantian Pj. Bupati OKU yang diduga lalai dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance sehingga mengorbankan harapan ratusan tenaga honorer kesehatan di Kabupaten OKU.
“Untuk itu kami meminta Gubernur Sumsel agar mengusulkan pergantian Pj. Bupati OKU kepada Mendagri. Kami juga meminta Gubernur untuk memberikan tindakan tegas terhadap Pj. Bupati dan Dinas Kesehatan Kabupaten OKU karena ini juga merupakan tanggung jawab moral Bapak Gubernur terhadap permasalahan yang tengah dihadapi ratusan tenaga kesehatan tersebut,” ujar Fadrianto.
Selain itu, Perwakilan Pemprov Sumsel, yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Edwar Chandra saat menjumpai massa aksi memberikan keterangannya bahwa sudah ada upaya-upaya terkait update data yang tertunda dan kita sangat khawatir serta sangat disayangkan.
“Untuk hal ini akan dicarikan solusi bagi ratusan tenaga kesehatan yang dimana mereka ini adalah sebagai ujung tombak untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekali lagi kita tekankan adalah solusi, dan ini akan kami sampailan kepada Bapak Gubernur supaya ada jalan keluar dan menjadi pertimbangan,” ujar Edwar Chandra.
Terkait evaluasi Pj. Bupati OKU, Asisten I, Edwar Chandra mengatakan bahwa akan mengakomodir dan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan JAKOR kepada Gubernur Sumsel dan juga akan mendorong supaya ada solusi. (afan)
