Palembang, corongnews.com –
Polemik yang berkembang ditengah masyarakat terkait pembangunan lift Jembatan Ampera menuai pro dan kontra dari berbagai element. Salah satu element masyarakat yang menyuarakan penolakan pembangunan lift tersebut datang dari lembaga atau organisasi Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel (JAKOR).
JAKOR menolak pembangunan lift Jembatan Ampera dengan cara melakukan aksi demo didepan kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan, pada Rabu 07/12/22.
Dalam aksinya, orator dari JAKOR, Mukri AS mengatakan bahwa seharusnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan mengkaji kondisi dan konstruksi Jembatan Ampera terkait kekuatan dan keaslian bangunan karena ini termasuk dalam daftar cagar budaya.
“Pembangunan lift Jembatan Ampera itu perlu kajian akademis dan koordinasi antar pihak pemerintah. Dengan biaya 27 Miliyar akan beresiko merusak keaslian bangunan dan jembatan yang sudah berusia 57 tahun itu apakah mampu menahan beban,” ujar Mukri AS.
Selain itu, Ketua JAKOR Sumsel, Fadrianto TH, SH saat menyuarakan aspirasinya menyebutkan jika seharusnya pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke berbagai pihak untuk nantinya dapat melakukan kajian apakah Jembatan Ampera bisa dibuatkan lift.
Sosialisasi seperti ini tidak ada, kajian akademis terkait kekuatan konstruksi dan kajian aset cagar budaya tidak pernah diumumkan ke publik sehingga kami menduga proyek pembangunan lift ini terindikasi pemborosan keuangan negara dan patut diduga terindikasi KKN.
“Kajian pemasangan lift Jembatan Ampera ini supaya tidak merusak keaslian bangunan yang masuk dalam cagar budaya dan keberadaan Jembatan Ampera yang sudah berusia 57 tahun dikhawatirkan akan mempengaruhi kekuatan konstruksinya. Ini perlu kajian akademis dan sosialisasi ke berbagai pihak,” kata Fadrianto.
Fadrianto menambahkan bahwa pemasangan lift Jembatan Ampera itu nantinya hanya akan dinikmati oleh orang-orang tertentu saja dan diduga akan menghilangkan keaslian dari bentuk semula.
“Untuk itulah, kami dari JAKOR menolak pembangunan lift Jembatan Ampera yang diduga terindikasi KKN atau pemborosan keuangan negara. Kami juga menolak pembangunan lift tersebut karena diduga akan merusak keaslian Jembatan Ampera yang terdaftar dalam cagar budaya,” imbuhnya.
Selain itu, JAKOR meminta kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan untuk mundur dari jabatannya dan meminta merekomendasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memecat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Sumsel. “Apabila dalam waktu dekat kami tidak memperoleh klarifikasi terkait pembangunan lift Jembatan Ampera ini, maka kami akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi,” tambahnya.
Hidayat, selaku Sub Koordinator Jalan I, Balai Jalan Nasional ketika diwawancarai wartawan mengatakan bahwa pembangunan lift Jembatan Ampera itu tidak menghilangkan bentuk aslinya. Dan ini sudah melalui kajian-kajian dan koordinasi ke Kementerian.
“Tidak ada penghilangan bentuk aslinya. Pemasangan ini sudah melalui kajian dan koordinasi Kementerian. Lift itu sudah ada sejak zaman dibangunnya Ampera, kita hanya memperbaharui lift yang lama menjadi baru agar bisa difungsikan kembali,” ujar Hidayat. (afan)
