Palembang, corongnews com
Supriyadi, Ketua Umum LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) saat di bincangi wartawan di kantornya mengatakan bahwa dirinya dan beberapa LSM di Sumatera Selatan akan mengelar aksi damai di (Kejaksaan Tinggi) Kejati Sumsel pada 13 Januari 2025 mendatang.
Aksi tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa kecewa terhadap penanganan atas Laporan Pengaduan (Lapdu) dan kinerja dari Kejati Sumsel, terutama Asisten Pidana Khusus atau Aspidsus yang terkesan lamban, ujar Supriyadi.
“Aspidsus mengatakan akan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk, namun sampai hari ini belum ada bentuk atau tindakan terkait yang kami laporkan. Padahal kata-kata itu sudah sering kali di dengar bahkan di tahun 2023 dari Asisten Intelijen dan 2024 dari Aspidsus itu sendiri,” ungkap Supriyadi.
Maka kali ini kami minta Kejati Sumsel sendiri yang harus menyampaikan dan berkomitmen di depan kawan-kawan aktivis lainnya dan kami menargetkan tidak akan membubarkan diri jika bukan Kejati sendiri yang turun menemui kita, kata Supriyadi.
Supriyadi juga mengatakan jika ada laporan yang belum ditindak lanjuti pihak Kejati Sumsel terkait adanya dugaan korupsi di Dinas PUBM TR Banyuasin, 9 Kecamatan di Kota Palembang dan ada beberapa Dinas lain di Kabupaten, Sumatera Selatan.
Selain menagih janji Kejati Sumse, LSM GRANSI juga akan melaporkan adanya dugaan indikasi Korupsi di Dinas seperti
1. Dukcapil Kota Palembang.
2. Dinas PERKIM Kota Palembang.
3. Camat It 2 Palembang.
4. Dinas Pendidikan dan BPKAD Banyuasin.
5. Dispora Sumsel.
6. Sekwan Sumsel.
7. Kanwil Kementerian Agama Sumsel.
8. DPRD Muba.
“Tunggu tanggal mainnya, kita tagih janji Aspidsus Kejati, lewat aksi damai dengan kekuatan penuh,” ujar Supriyadi menutup pembicaraan. (afan)
