Palembang, CorongNews – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mendadak memantik kontroversi publik. Ia secara terbuka menyebut bahwa Program Makan Bergizi (MBG) jauh lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, sebuah pandangan yang langsung memicu perdebatan tajam di ruang publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat dalam Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026) sebagaimana dikutip Bloomberg Technoz.
Meski menegaskan bahwa lapangan kerja tetap penting bagi pembangunan nasional, Rachmat menilai kondisi riil masyarakat—terutama di daerah terpencil—membuat pemenuhan gizi tidak bisa lagi ditunda.
Menurutnya, perdebatan soal “mana yang lebih penting” sering kali mengabaikan fakta di lapangan. Kelaparan dan kekurangan gizi, kata dia, masih menjadi persoalan nyata yang dihadapi sebagian warga Indonesia.
“Saya katakan MBG itu lebih mendesak dibandingkan lapangan kerja. Keduanya sama-sama penting, tapi urgensinya berbeda,” ujar Rachmat.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat di pelosok yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam situasi tersebut, pendekatan jangka panjang seperti membuka lapangan kerja dinilai belum tentu relevan jika kebutuhan dasar belum terpenuhi.
Rachmat bahkan menyindir pendekatan pembangunan yang terlalu normatif dengan analogi tajam.
“Ada yang bilang jangan dikasih ikan, tapi kail. Masalahnya, kalau cuma dikasih kail, orangnya keburu mati,” tegasnya.
Pernyataan ini sontak menuai beragam reaksi. Sebagian pihak menilai pandangan tersebut realistis dan berpihak pada kondisi faktual masyarakat miskin. Namun tak sedikit pula yang mengkritik, karena dianggap berpotensi mengerdilkan peran penciptaan lapangan kerja sebagai solusi struktural kemiskinan.
Rachmat menegaskan bahwa Program Makan Bergizi merupakan fondasi awal pembangunan sumber daya manusia. Tanpa gizi yang cukup, kebijakan ekonomi lain—termasuk penciptaan lapangan kerja—dinilai tidak akan efektif dalam jangka panjang.
“Coba lihat saudara-saudara kita di ujung desa. Mereka lapar. Mereka kelaparan,” tuturnya.
Ketua Serikat Pekerja Serabutan (SEPESER) Sumsel, Miftahul Firdaus (Avir) angkat bicara.
Menurut pandangan Avir, opini keberpihakan terhadap programatik yang sedang dilakukan pemerintah saat ini tidak bisa dibenarkan dalam menjawab tantangan globalisasi dan tekhnologi.
Dikatakannya, jika opini itu menjadi fundamental program pemerintahan saat ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial politik ekonomi yang tidak diinginkan pemerintah.
“Kebutuhan lapangan pekerjaan merupakan wilayah pondasi keutuhan sebuah bangsa dan negara dan tidak bisa disandingkan dengan MBG yang troublematik.” Ujarnya kepada CorongNews, Jumat (30/02/26).
Baginya, opini tersebut jelas membelokkan arah reformasi dan cita-cita pendiri bangsa untuk berkedaulatan di bidang ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial.” Tegasnya.
Dilanjutkan Avir, lebih berbahaya lagi, pendekatan semacam ini membuka ruang lahirnya kebijakan populis yang nyaman secara politik, tetapi mandek secara peradaban. Rakyat yang hanya disuguhi bantuan pangan tanpa akses kerja dan pendidikan akan mudah dikendalikan, bukan dimerdekakan.
“Negara tidak boleh puas hanya karena rakyatnya makan. Negara harus gelisah jika rakyatnya tidak berpikir, tidak bekerja, dan tidak punya masa depan. Di situlah esensi mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa seharusnya berdiri.” Tutup Avir.*
V)
