Jakarta, corongnews.com
Setelah melakukan aksi demo di depan kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Suara Rakyat Provinsi Sumsel (DPW PSR) kemudian mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk berikan laporan terkait adanya dugaan indikasi korupsi di beberapa instansi Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (07/05/24).
Aan Pirang, selaku Ketua PSR ketika itu didampingi oleh Yudhi, Acik Suk, dan Abu Bakar serta Afrizal kepada wartawan mengatakan jika kedatangan mereka ke Mabes Polri sebenarnya ingin melakukan aksi demo. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga PSR hanya menyampaikan laporannya saja.
“Kita hanya menyampaikan laporan saja. Dan berharap Kapolri untuk berikan atensinya untuk mengusut tuntas terkait dugaan indikasi korupsi di beberapa instansi di Sumsel,” ujar Aan.
Banyak pengaduan yang sudah disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat Sumsel ke Mabes Polri, tetapi belum ada pemanggilan ataupun penetapan tersangka, kata Aan.
“DPW Pembela Suara Rakyat melaporkan dugaan kasus Korupsi yang lama dan ini harus menjadi Atensi Bapak Kapolri. Jangan menangani kasus dugaan korupsi yang baru saja,tetapi yang lama harus tetap diungkap hingga tuntas sampai di tentukan tersangkanya,” imbuhnya.
Dalam laporannya ke Mabes Polri, DPW PSR menyampaikan :
1. Bongkar Dugaan KKN Proyek Pembangunan Pasar Cinde Palembang Dan Bongkar Kasus Dugaan Penipuan Jual Beli Proyek Pemerintah Kota Palembang.
2. Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Dan Penyimpangan Terdapat 211 Proyek Pekerjaan Dinas PUPR, PERKIMTAN Kota Palembang Tahun 2022.
3. Bongkar Dugaan KKN Pengelolaan Anggaran BOS, PSG, KOMITE Pada Sejumlah SMA Khususnya SMA NEGERI 3, 6, Dan 18 Palembang TA 2023.
4. Usut Tuntas Dugaan KKN Dana Berobat Gratis Dan Bansos PKH, BLT di PEMKAB OGAN ILIR Dan PEMKAB OGAN KOMERING ILIR, Provinsi SUMSEL Tahun 2023.
5. Usut Tuntas Dugaan Korupsi Anggaran POPNAS XVI 2022 Diduga Telah Merugikan Keuangan Negara.
6. Usut Tuntas Dugaan KKN Kegiatan Festifal Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI 2021. Diduga Menyalahi Aturan SOP Dan Menyalahi Aturan Pengeluaran DANA Bantuan CSR Oleh Sejumlah Perusahaan Seperti: (BANK SUMSEL BABEL, PT.BANK MANDIRI, PT. BUKIT ASAM, dan PT OKI PUPL, serta PT. KAI PERSERO, PT.PUSRI, PT. SEMEN BATUBARA). (afan)
