JAKARTA | CorongNews – Pemerintah diimbau untuk bersikap sangat waspada terkait rencana pengalihan fungsi Bandara Kertajati di Jawa Barat menjadi pusat perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat Hercules untuk wilayah Asia. Usulan ini sebelumnya datang langsung dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Peringatan tersebut disampaikan oleh Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak boleh dianggap sebagai proyek bisnis penerbangan biasa. Menurutnya, ada aspek kedaulatan, pertahanan, dan strategi negara yang wajib dianalisis secara mendalam.
Sorotan dan Komentar TB Hasanuddin
Beberapa poin krusial dan pernyataan langsung dari TB Hasanuddin terkait rencana ini antara lain:
Tuntutan Transparansi dan Kehati-hatian
“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” tegas TB Hasanuddin, dikutip Okezone pada Kamis (28/5/26).
Risiko Hukum dan Persepsi Pangkalan Militer Asing
Ia menilai pemerintah harus memperjelas batasan operasional MRO tersebut. Jika pusat perbaikan ini hanya melayani armada C-130 milik militer AS yang bertugas di Asia Pasifik, hal itu dikhawatirkan memicu konflik hukum dan politik.
“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” jelasnya.
Kental dengan Kepentingan Militer AS
Masyarakat perlu mengetahui bahwa proposal ini diajukan oleh Menteri Pertahanan AS, bukan dari pihak produsen pesawat Hercules sebagai bentuk bisnis murni. Oleh sebab itu, agenda strategis militer AS dinilai sangat dominan dalam rencana ini.
Status Bandara Kertajati yang Merupakan Bandara Sipil
TB Hasanuddin mengingatkan bahwa Kertajati dirancang untuk penerbangan komersial/sipil. Mengubahnya menjadi tempat perawatan alutsista asing memerlukan revisi aturan, manajemen, serta pembagian wilayah yang tegas.
“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” tambahnya.
Perbandingan dengan Negara Lain dan Dampak bagi Industri Domestik
Di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Filipina memang menjalin kemitraan MRO dengan AS guna menyokong armada militer negara adidaya tersebut. Namun, mereka biasanya menempatkan fasilitas tersebut di area industri khusus atau di dalam lingkungan perusahaan perawatan pesawat lokal.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk menjamin bahwa kerja sama ini memberikan keuntungan riil bagi sektor pertahanan dalam negeri, terutama untuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” tutur TB Hasanuddin menutup pernyataannya. (*)
