Palembang, corongnews.com –
Ratusan massa aksi dari Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel atau JAKOR mendatangi kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi terkait adanya informasi dan rencana Bupati Ogan Komering Ilir yang akan melakukan Rotasi Jabatan di akhir masa jabatannya yang tidak sampai satu bulan lagi, Jumat (05/01/24).
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Fadrianto TH selaku koordinator aksi saat orasinya mengatakan bahwa rotasi jabatan tersebut diduga penuh dengan muatan politik dan terindikasi KKN. Rencana rotasi jabatan yang akan dilakukan oleh Bupati OKI tanpa seizin Menteri Dalam Negeri dan tidak sesuai dengan pernyataan Pj. Gubernur Sumsel bahwa tidak ada rotasi jabatan di Kabupaten OKI menjelang Pemilu 2024.
“Ini diduga terindikasi ada muatan politik dan jangan sampai terjadi rotasi jabatan di Kabupaten OKI karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal,” ujar Fadrianto.
Fadrianto menjelaskan demi menjaga kondusifitas pada Pemilu Bulan Februari 2024 mendatang, maka rencana pergantian Kepala OPD dan jabatan lainnya harus dibatalkan. Apalagi masa jabatan Bupati OKI sudah tidak lama lagi akan habis.
“Apabila rotasi jabatan ini tetap dipaksakan oleh Bupati OKI maka kami menduga ada unsur indikasi dengan kepentingan politik dan kepentingan Pilpres dari Partai yang diusung Bupati,” jelas Fadrianto.
Selain itu, Fadrianto juga menuturkan jika Rotasi Jabatan itu tetap dilakukan maka ini juga tidak sesuai dengan pernyataan Pj. Gubernur Sumsel yang mengatakan bahwa tidak akan ada rotasi.
“Untuk itulah kami dari JAKOR meminta Pj. Gubernur Sumsel agar menegur Bupati OKI dan membatalkan rencana rotasi jabatan di Pemkab OKI,” tuturnya.
Senada yang sama, Reza Pahlevi dan Mukri AS yang juga turut menyampaikan pendapatnya mengatakan jika mereka menolak rotasi jabatan tersebut karena patut diduga ada unsur indikasi KKN.
“Kami menolak adanya rotasi jabatan apa lagi ini menjelang Pemilu dan akhir masa jabatan Bupati. Ada apa ini. Jangan sampai pergantian jabatan di OPD Kabupaten OKI sarat dengan muatan politik,” ujarnya.
Perlu diketahui bahwa dalam aksinya JAKOR meminta Pj. Gubernur Sumsel untuk menegaskan bahwa tidak ada yang namanya rotasi jabatan dan tidak menyetujui rencana rotasi serta pergantian jabatan di OPD Kabupaten OKI. Lalu JAKOR juga meminta batalkan rencana pergantian tersebut dan segera Pj. Gubernur menegur Bupati OKI.
Ditempat yang sama, Kurniawan selaku Asisten III Perwakilan Pemprov Sumsel saat menjumpai massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dirinya akan segera menyampaikan kepada pimpinan apa yang sudah disuarakan oleh JAKOR dalam aksinya tadi.
“Tentunya apa yang sudah disampaikan tadi akan segera saya sampaikan kepada Bapak Sekda,” ucap Kurniawan. (afan)
