Palembang, corongnews.com
Penggiat Demokrasi Macan Tutul mendatangi kantor Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) untuk melakukan aksi demo menyampaikan aspirasi pada, Senin (05/02/24).
Tampak terlihat puluhan massa aksi Macan Tutul yang dikomandoi oleh Nopri, Aan Pirang, Heni Ls, dan Muhyin, Andi Cempako serta Anjas ini membawa keranda mayat yang disiramkan dengan bensin dan melemparkan telur, membentangkan spanduk serta melakukan orasi.
Nopri, selaku koordinator aksi dalam orasi aksinya menuturkan supaya Pj. Walikota Palembang untuk segera memanggil dan memecat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepala Dinas Pendidikan.
Terkait Bapenda, Macan Tutul menduga ada indikasi main mata dengan oknum mafia pajak dan adanya laporan masyarakat diduga pembayaran pajak daerah masuk ke kantong pribadi. Selain itu berdasarkan statemen Kepala Bapenda Palembang melalui media massa yang menyatakan PAD 2023 melebihi target dan penyerahan PAD masih ambigu, tutur Nopri.
“Ada juga ungkapan Kepala Bapenda jika dirinya sudah meminta untuk diganti dari posisinya dan telah mengajukan ke Pj. Walikota, namun hingga saat ini masih menduduki jabatan tersebut dengan dalih belum sampai dua tahun menjabat maka ditolak oleh Pj. Walikota,” jelas Nopri.
Nopri juga menambahkan bahwa patut diduga Kepala Bapenda anti demokrasi, arogan dan bergaya preman karena melalui stafnya memaksa dan melarang pegiat demokrasi Macan Tutul untuk tidak melakukan aksi demo di kantor Bapenda beberapa hari yang lalu.
“Diduga Kepala Bapenda Palembang telah mengangkangi Hak Warga Negara menyampaikan aspirasinya di muka umum karena telah melarang kami melakukan aksi damai di kantor Bapenda,” ujarnya.
Heni Ls, yang juga salah satu koordinator aksi turut menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan di Pemkot Palembang ini merupakan aksi lanjutan dari Penggiat Demokrasi Macan Tutul karena beberapa hari lalu organisasi Macan Tutul ini melakukan aksi demo di kantor Bapenda tetapi oleh pihak Bapenda diarahkan untuk sebaiknya melakukan aksi demo di kantor Walikota Palembang saja.
“Kami dilarang demo di kantor Bapenda beberapa hari yang lalu, kami diintimidasi dan jelas ini anti demokrasi. Kami meminta Pj. Walikota Palembang untuk tolong menjawab semua pertanyaan yang sudah kami sampaikan,” ujar Heni.
Selain itu, Aan Pirang juga koordinator aksi menuturkan bahwa pihaknya meminta Pj. Walikota Palembang untuk melakukan Evaluasi monitoring dan memecat Kepala Bapenda dan Kepala Dinas Pendidikan yang diduga terindikasi korupsi.
Ditempat yang sama, perwakilan Pemerintah Kota Palembang, Ahmad Zulinto saat menjumpai massa aksi menyampaikan pendapatnya dengan mengatakan bahwa dirinya akan segera menyampaikan aspirasi dari Macan Tutul kepada Pj. Walikota.
“Saya akan segera sampaikan kepada Pj. Walikota dan saya juga akan panggil Kepala Bapenda. Untuk Dinas Pendidikan saya akan segera laporkan juga dan tolong data-data terkait supaya bisa kita melakukan pemanggilan ataupun pemecatan,” jelas Zulinto. (afan)
