JAKARTA | CorongNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini menyasar wilayah Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam operasi tersebut, Bupati Muara Enim, Edison, dikonfirmasi ikut terjaring.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto dilansir Jpnn.com, membenarkan informasi mengenai penangkapan tersebut saat ditemui di Jakarta.
“Benar,” ujar Fitroh kepada para jurnalis, Senin (8/6/26).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa selain sang bupati, lembaga antirasuah ini juga mengamankan sembilan orang lainnya. Secara keseluruhan, ada sepuluh orang yang ditangkap oleh tim KPK dari dua wilayah berbeda, yakni Jakarta dan Sumsel.
“Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta,” kata Budi.
Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa para pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka selanjutnya.
Catatan Deretan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026
Penangkapan Bupati Muara Enim ini menambah panjang daftar operasi senyap yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Berikut adalah kilas balik rangkaian OTT sebelum kasus Muara Enim mencuat:
9-10 Januari 2026 (OTT Pertama): KPK mengamankan delapan orang terkait kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) periode 2021-2026.
19 Januari 2026 (OTT Kedua): Wali Kota Madiun, Maidi, ditangkap dan keesokan harinya resmi diumumkan sebagai tersangka. Kasusnya berkaitan dengan dugaan korupsi modus pemerasan imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Madiun, Jawa Timur.
19 Januari 2026 (OTT Ketiga): Bupati Pati, Sudewo, terjaring operasi senyap. Pada 20 Januari 2026, ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
4 Februari 2026 (OTT Keempat): Operasi dilakukan di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait dengan proses restitusi pajak.
4 Februari 2026 (OTT Kelima): Penindakan terkait kongkalikong importasi barang tiruan (KW). Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Rizal, yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, ikut ditetapkan sebagai tersangka.
5 Februari 2026 (OTT Keenam): Membongkar skandal suap pengurusan sengketa tanah seluas 6.500 meter persegi di PN Depok, Jawa Barat. Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya (anak perusahaan Kemenkeu) berakhir jadi tersangka.
3 Maret 2026 (OTT Ketujuh – Momen Ramadan): Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menjadi tersangka tunggal dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing (tenaga alih daya) di Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
10 Maret 2026 (OTT Kedelapan – Momen Ramadan): Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, ditangkap dan jadi tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.
13 Maret 2026 (OTT Kesembilan – Momen Ramadan): Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, diamankan atas dugaan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.
10 April 2026 (OTT Kesepuluh): KPK menciduk Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama 17 orang lainnya atas dugaan perkara pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.
2-3 Juni 2026 (OTT Kesebelas): Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Ditjen Imigrasi. Kasus kakap ini turut menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. (*)
